MEDAN, KOMPAS.com- Penggalangan dukungan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto juga bergulir di Medan. Aliansi Warga Anti Krminalisasi (AWAK ) KPK menggalang tandatangan dukungan terhadap kedua tokoh tersebut. Para akademisi, politisi, jurnalis, maupun warga bia sa mendukung gerakan ini.
"Kegiatan ini bentuk solidaritas warga Medan. Ini semua merupakan aksi spontan sebagai bentuk kepedulian kepada pemberantasan korupsi," tutur Koordinator Aliansi Warga Anti Kr iminalisasi (AWAK) Farid Wajdi, Senin (2/11), seusai menggalang tanda tangan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara di Medan.
Farid mengatakan, gerakan ini akan terus berlangsung dari kampus ke kampus. "Pelamahan pemberantasan korupsi harus mendapat perlawanan masyarakat. Yang harus dilawan adalah koruptornya, bukan lembaga pemberantasnya," katanya.
Simpatisan AWAK menyediakan ke siapa saja yang ingin membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap KPK. AWAK dalam tuntutannya menolak kriminalisasi dan pelemahan KPK, meminta Chandra dan Bibit dibebaskan, dan meminta pengungkapan skandal Bank Century. Kasus inilah yang dinilai AWAK sebagai pangkal polemik antara Polri dengan KPK.
Suara partai
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumut Timbas Tarigan mengatakan, gerakan seperti ini harus didukung. Meski PKS berkoalisi dengan Partai Demokrat di pemerintahan, tuturnya, pemberantasan korupsi harus terus berjalan. "Kami tidak ada urusan dengan koalisi. Jika ada teman yang berbuat salah kami harus mengingatkannya," katanya.
Politisi asal Karo ini mengatakan, seluruh (11 orang) anggota FPKS turut membubuhkan tanda tangan dukungan. Dia meminta agar kepolisian tidak gegabah menahan dua petinggi KPK itu. "Polisi terlalu reaktif," katanya.
Tidak hanya anggota FPKS, anggota DPRD lintas partai juga turut membubuhkan tanda tangan. Brilian Moktar, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pe rjuangan (F-PDIP) DPRD Sumut mengatakan penahanan Chandra dan Bibit melukai hati nurani masyarakat. Dia bersama rekan separtainya turut membubuhkan tanda tangan dukungan kepada pemberantasan korupsi.
"KPK harus ada untuk pemberantasan korupsi. Ini persoalan hukum, bukan perkara saya dukung Bibit dan Chandra," tutur Brilian. Dia menuntut Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan untuk mengatasi krisis kepercayaan masyarakat.
Masyarakat, katanya, belum merasa menerima informasi yang terang atas pengusutan polemik antara KPK dan Polri. Lantaran itu, dia menuntut dilakukannya gelar perkara secara transparan.
