JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki tidak masuk di dalam jajaran anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Penahanan Pimpinan KPK. Hal itu sempat memunculkan pertanyaan mengingat Teten adalah salah satu tokoh yang bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin malam.
"Sebenarnya tim ini ingin sekali Teten itu masuk di dalam tim, tetapi informasi yang diperoleh, Teten sendiri tidak bersedia. Namun, Teten bersedia untuk membantu," kata Ketua TPF Adnan Buyung Nasution dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Jakarta, Senin (2/11) siang.
Teten yang dihubungi secara terpisah membenarkan hal tersebut. "Saya memang menolak untuk masuk," kata Teten.
Kenapa? "Ya, banyak kerjaan lah. Biar saya di luar saja. Saya kira kawan-kawan di dalam sudah cukup," jawabnya diplomatis.
Selanjutnya, Teten pun membagikan hasil pertemuannya dengan sejumlah LSM terkait dengan kasus itu. Menurut Teten, usul yang dilahirkan dalam pertemuan itu adalah agar tim independen diberikan mandat berupa "Melakukan pengujian penggunaan kewenangan dari Kejaksaan Agung, Polri dan KPK sehubungan dengan kasus dugaan korupsi Bank Century, PT Masaro, dan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan itu".
Adapun usulan metode pengumpulan fakta, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi terdiri atas empat hal, yakni:
Sementara itu, berkaitan dengan keanggotaan TPF, direkomendasikan anggota yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya. Adapun nama-nama yang disebutkan dalam rekomendasi ini adalah Syafei Maarif, MM Billah, Anies Baswedan, Zumrotin, Teten Masduki, Asmara Nababan, Kamala Chandrakirana, Nursyahbani, Bambang Widodo Umar, Danang Widoyoko, Alfon S Lemau, Saldi Isra, Smita Notosusanto, dan Hendardi
