JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir seiring dengan proses hukum dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Ketua DPR Marzuki Alie melihat kecenderungan masyarakat untuk terjebak dalam kisah pelemahan KPK padahal KPK sendiri tidak terbuka soal agenda pemberantasan korupsinya di tengah isu dan proses hukum Bibit dan Chandra.

"Saya imbau kita jangan terjebak persoalan-persoalan yang sifatnya pragmatis. Kita harusnya minta kepada KPK sebagai lembaga independen gelar agenda-agenda pemberantasan korupsi," tutur Marzuki di Gedung DPR RI, Senin (2/11).

Marzuki meminta KPK untuk tidak menimbulkan kesan pelemahan KPK dengan kemandulan KPK dalam menangani kasus korupsi. Seharusnya, KPK berbicara soal target pemberantasan korupsinya dalam rentang waktu tertentu. "KPK harus proaktif bergerak kepada publik, bilang 'kalau kami punya agenda sehingga masyarakat percaya gitu," katanya.

Selain itu, Marzuki juga meminta Polri untuk terus melakukan proses hukum tanpa kecenderungan tebang pilih. Apalagi yang diduga melanggar hukum adalah penegak hukum itu sendiri. "Tolong Polri buka betul segamblang-gamblangnya kepada masyarakat apa yang dilakukan pejabat publik ini sehingga melanggar hukum, alasan-alasannya. Dibuka sehingga tak ada kecurigaan publik," tandas politisi Demokrat ini.