JAKARTA, KOMPAS.com — Jangan biarkan kasus dugaan kriminalisasi KPK terus berlarut-larut. Sebab, kasus ini memiliki efek bola liar sehingga dapat menjadi preseden buruk bagi kinerja pemerintah yang baru sebulan berjalan.
"Kinerja pemerintah baru butuh legitimasi. Jangan sampai pemerintah kehabisan energi untuk meladeni kasus ini," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Bima Arya Sugiarto kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu (1/11).
Jika energi terkuras pada kasus yang berujung pada penahanan dua Wakil Ketua KPK (nonaktif), Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, menurutnya, pemerintah pun tidak mampu berkonsentrasi pada banyak masalah yang mendesak di tiap departemen. "Kasus ini memiliki efek bola liar," kata Bima yang juga Direktur Eksekutif The Lead Institute Universitas Paramadina.
Dengan demikian, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan kasus ini berimbas pada perekonomian nasional. Ia mengakui, landasan ekonomi kita kuat, tapi ia pun tidak menepis jika kasus korupsi menjadi isu sensitif bagi para investor. Mereka akan berpikir ulang jika pemerintah dianggap kurang serius dalam menangani dugaan kriminalisasi KPK.
"Yang (juga) saya kawatirkan, kasus ini masuk ke kepentingan politik. Mungkin ada pihak-pihak yang menari-nari dan menjadikan kasus ini sebagai amunisi untuk mencari kepentingan," kata Bima.
