Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Muda PPP Jateng Usul Lambang Kabah Diganti

Kompas.com - 29/10/2009, 17:57 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Eksistensi masa depan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke depan, dinilai politisi muda partai berlambang Kabah di Jawa Tengah, semakin terancam. Oleh karena itu, perlu dilakukan reposisi lambang Kabah sebagai gambar PPP dan kalau perlu diganti gambar bumi atau gambar bintang.

Permintaan merubah gambar Kabah itu disampaikan politisi muda asal Rembang, Jawa Tengah, H Abdul Azis, Kamis (29/10) di Semarang. Sebagai juru bicara pengurus cabang PPP di Jateng seperti Rembang, Kebumen, Semarang, Pekalongan dan Magelang, Abdul Azis menilai, usulan itu wajar dan secepatnya akan disampaikan melalui surat resmi ke ke DPP PPP.

"Politisi muda di PPP sangat menghargai dan menghormati PPP menggunakan lambang Kabah. Sebagai rumah suci, Kabah disadari akhirnya terlalu suci sebagai lambang partai politik yang tujuannya lebih banyak untuk kepentingan duniawi semata," kata Abdul Azis yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Rembang.

Politisi muda PPP lainnya, Masruhan Samsurie menambahkan, maraknya kasus perbuatan tercela politisi, termasuk politisi PPP juga bertahannya indeks prestasi DPR sebagai lembaga terkorup di negeri telah mempertajam argumentasi reposisi lambang Kabah sebagai asas PPP. Dampaknya, penurunan perolehan suara PPP sangat siginifikan dengan meningkatnya perbuatan tercela para politisi.

Masruhan mengungkapkan, secara nasional perolehan suara PPP pada pemilu legislatif 2009 melorot di urutan enam. PPP hanya marup 5,5 juta suara menempatkan 39 kursi di DPR. Jumlah ini jauh dibanding pemilu 2004 yang mampu mempertahankan 58 kursi di DPR RI.

Di Jawa Tengah, PPP terancam jadi parpol bonsai setelah hasil pemilu 2009 hanya mendulang 926.938 suara atau meraih tujuh kursi. Jumlah ini berkurang lebih 600.000 suara dibanding pemilu 2004 yang bisa menempatkan 10 kursi di DPRD Jateng.

"Jangan ditanya soal peluang kursi di kabupaten dan kota, yang ada hanya dapat satu kursi di legislatif lokalnya," ujar Masruhan Samsurie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com