JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempatkan lebih dari separuh pembantunya dalam Kabinet Indonesia Bersatu II berasal dari representasi partai politik pendukung.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf menilai, para menteri dari partai politik mayoritas tak memiliki keahlian di kementerian yang dipimpinnya. Karena itu, Presiden diharapkan melakukan evaluasi ketat terhadap para menteri itu.
"Sebagian besar menteri dari parpol itu hanya memiliki keahlian umum alias tidak ahli. Saya mencatat, ada lima belas orang menteri baru dari parpol. Presiden harus menyoroti dan memperhatikan kinerja mereka," kata Maswadi pada diskusi bertajuk Menagih Janji SBY-Boediono di Gedung DPD, Jakarta, Jumat ( 23/10 ).
Menempatkan orang-orang yang tidak ahli, dipandang Maswadi sebagai kelemahan kabinet SBY saat ini. Imbasnya, diprediksi akan menghambat kinerja dan target yang ditetapkan pemerintah.
"Presiden memang tidak mungkin mengabaikan parpol dalam memilih menteri. Tapi, apakah orang partai itu tepat untuk duduk di kementerian? Presiden menyulitkan dirinya sendiri dengan memilih orang-orang yang tidak tepat," ujarnya.
Tolok ukur "tepat", menurut Maswadi, bisa dilihat dari keterampilan, keahlian dan latar belakang pendidikannya. Jika dalam 100 hari kinerjanya buruk, Presiden harus melakukan reshuffle. Jangan ewuh pakewuh (segan)," kata Maswadi.
