JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menjamin menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II tidak akan terlibat konflik kepentingan. Sebelum dilantik, para menteri telah menandatangani pakta integritas untuk tidak menggunakan jabatannya demi kepentingan partai politik.
"Presiden bilang tidak boleh ada satu agenda pun untuk kepentingan partai. My loyality to the party end, when the loyality to the state begin," ujarnya di sela-sela temu alumni ITB, Kamis (22/10) di Jakarta.
Ia mengatakan, setiap tahun, Presiden akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Jika terbukti melanggar ataupun tidak memenuhi target yang telah ditentukan, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, menteri tersebut akan diberhentikan dari jabatannya.
Namun saat didesak lebih lanjut mengenai hak partai menolak sangsi tersebut, Hatta tidak dapat menjelaskan lebih lanjut. Seperti yang diketahui, sebanyak 19 menteri kabinet SBY berasal dari partai politik. Mereka menguasai pos penting, seperti Menko Perekonomian dipegang Hatta Rajasa dari PAN dan Menneg BUMN Darwin Saleh dari Partai Demokrat. Banyak kalangan yang menilai bahwa banyaknya kader parpol yang masuk dalam jajaran kabinet berpeluang besar menimbulkan konflik kepentingan.
