Soal Rangkap Jabatan, Bisa Ya atau Tidak

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa yang kini menjadi Menko Perekonomian menyatakan, hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melarang terjadinya perangkapan jabatan antara menteri dengan jabatan politis. Bagi Presiden Yudhoyono, yang penting parangkapan jabatan itu bisa membedakan kepentingan tugas kenegaraan dengan tugas sebagai anggota partai politik.

"Presiden tidak melarang. Tadi (dalam pidato sambutan pelantikan) juga disampaikan oleh Presiden bahwa yang paling penting adalah yang bersangkutan tahu di mana loyalitasnya, dengan tempat di mana ia harus berkonsentrasi bekerja penuh untuk kepentingan bangsa dan negara selama menjabat dan tugas sebagai menteri, juga sebagai anggota partai politik," tandas Hatta, saat dimintai komentarnya seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10).

Sementara, menurut Menteri Sekretaris Negara, yang pernah menjadi Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, mengatakan perihal perangkapan jabatan, Presiden Yudhoyono masih terus melihat dan mengevaluasi laporan tiap departemen yang dipimpin menteri-menteri dari partai politik. "Kita masih melihat dan kita masih mengevaluasi. Sekarang masih berjalan evaluasi dari departemen-departemen itu," ujar Sudi.

Namun, sikap pengurus maupun Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang saat ini merangkap sebagai menteri Kabinet Indonesia Bersatu II juga berbeda-beda.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh yang merangkap juga Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Demokrat mengakui partainya memiliki aturan tidak tertulis yang disepakati bersama tentang hal tersebut. "Kita akan mengacu pada aturan yang dimaksud, yaitu harus melepas. Aturan itu memang tidak tertulis," tandas Darwin.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, lebih tegas lagi mengatakan agar tidak terjadi perbenturan kepentingan, partai mewajibkan pelepasan rangkap jabatan pengurus partai dengan jabatan publik.

"Yurisprudensi partai kami, jika ada pengurus partai yang menjadi pejabat publik, maka jabatan itu harus dilepas dari struktur partai. Dengan demikian, orang seperti saya, Anis Matta yang kini menjadi Wakil Ketua DPR, Suharna Surapranata yang sekarang menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, serta Suswono yang menjadi Menteri Pertanian, harus mengundurkan diri," jelas Tifatul.

Tentang belum adanya arahan dari Presiden Yudhoyono soal perangkapan jabatan, Tifatul menyatakan, meski tidak ada arahan dari Presiden Yudhoyono, itu ketentuan di PKS yang harus diikuti. "Seharusnya begitu, supaya benar-benar tidak ada perbenturan kepentingan," katanya.

Jalan terus

Akan tetapi, menurut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang merangkap sebagai Ketua DPP Partai Amanant Nasional (PAN) mengatakan sebaliknya. Selama tidak ada larangan, kita akan tetap menjalankan perangkapan jabatan itu. "Akan tetapi, yang jelas kita akan mengutamakan kepentingan bangsa," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga merangkap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. "Saya jalan terus, hanya pendelegasian tugas saja yang harus diatur. Ketua Umum tetap dijalankan. Jadi, boleh saja sampai Muktamar PKB pada tahun 2013 mendatang," jelas Muhaimin.

Pendapat yang sama juga diutarakan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali. "Betul, hingga kini saya masih merangkap. Saya jadi Ketua Umum DPP PPP kan, setelah menjadi menteri. Jadi, bukan jadi Ketua Umum DPP PPP dulu lalu baru menteri," katanya.

Menurut Suryadharma Ali, hingga kini, Presiden Yudhoyono tidak mempersoalkan perangkapan jabatannya di PPP. "Waktu itu, tidak ada persoalan. Sekarang juga tidak ada," tambah Suryadharma.