JAKARTA, KOMPAS.com - Bila tidak ada aral melintang, Kamis (22/10) ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal melantik Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, termasuk 15 menteri dan pejabat setingkat menteri yang masuk tim ekonomi pemerintahan baru.
Nama-nama yang duduk di kursi tim ekonomi SBY, panggilan akrab Susilo Bambang Yudhoyono, sama persis dengan perkiraan sebelumnya. Sebut saja, Hatta Rajasa yang menempati pos Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Lalu, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pekerjaan Umum, yang masing-masing kembali dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati, Mari Elka Pangestu, dan Djoko Kirmanto.
Penunjukan nama-nama yang duduk di jajaran menteri ekonomi oleh SBY langsung menyulut pro dan kontra, terutama wajah-wajah baru yang menduduki kursi orang nomor satu di kementerian dan lembaga tersebut.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto meragukan kemampuan Darwin Zahedy Saleh yang diplot sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebab, Ketua Partai Demokrat itu tidak mempunyai jam terbang di bidang energi dan sumber daya mineral.
Perusahaan-perusahaan minyak dan gas serta pertambangan pun, menurut Pri, tidak mengenal Darwin. "Pekerjaan rumah pertama yang harus diemban oleh Darwin adalah mengatasi kenaikan harga minyak dunia dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM)," kata dia.
Toto Dirgantoro, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, juga menganggap kapabilitas M.S. Hidayat yang dipercaya Presiden SBY mengemban tugas sebagai Menteri Perindustrian, belum teruji. Padahal, "Persoalan industri sangat pelik," tegasnya.
Toh, tak semua meragukan kemampuan tim ekonomi SBY-Boediono. Kepala Ekonom BNI Tony Prasetyantono mengatakan, menteri-menteri ekonomi kabinet baru cukup kredibel. Contoh, Sri Mulyani yang tidak diragukan lagi kapabilitasnya sebagai Menteri Keuangan.
Menurut Tony, pilihan SBY yang menaruh kembali Sri Mulyani di bangku Menteri Keuangan sudah sesuai dengan ekspektasi pasar dan investor. "Nama Sri Mulyani menjadi penyeimbang, karena beberapa nama tim ekonomi ada yang diragukan pasar," ujar dia.
Cuma, Tony bilang, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Sri Mulyani. Yakni, mengikis ketergantungan pemerintah terhadap utang. Pemerintah harus berani mengurangi kebijakan mengeluarkan surat utang secara bertahap.
Sebagai gantinya, pemerintah bisa menggenjot penerimaan negara lewat pajak. Dengan begitu, pemerintah dapat mengerek tax ratio atau rasio penerimaan pajak yang saat ini baru 13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Setiap tahun minimal 1 persen saja," kata Tony.
Ketua Umum Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi Nasional Malkan Amin juga menyambut baik tim ekonomi yang baru diumumkan semalam. "Djoko Kirmanto memang layak dipertahankan sebagai Menteri Pekerjaan Umum," ujar dia.
SBY menilai wajar kalau ada pihak-pihak yang tidak puas dengan susunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. "Tahun 2004 juga begitu. Tahun sebelumnya juga begitu. Itulah indahnya demokrasi," kata Presiden Yudhoyono. (Hans Henricus , Lamgiat Siringoringo, Yohan Rubiyantoro/Kontan)
