SEMARANG, KOMPAS.com — Gelombang unjuk rasa di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/10), mewarnai pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sekitar 150 orang yang turun ke jalan menuntut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono membuat kebijakan yang pro-rakyat.
Gelombang unjuk rasa pertama berasal dari Persatuan Organisasi Mahasiswa Semarang yang merupakan gabungan dari Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Lembaga Mahasiswa Nasional Demokratik, dan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia.
Mereka berjalan dari arah videotron Jalan Pahlawan menuju Gedung DPRD Kota Semarang dengan berorasi dan membawa poster-poster bertuliskan "Nasionalisasikan Aset Negara", "Tolak Privatisasi BUMN", dan "Perhatikan Ekonomi Mikro".
Koordinator aksi M Isa Thoriq meminta pemerintahan SBY benar-benar bekerja secara profesional dan tidak berdasarkan kepentingan politik. Namun, hal ini akan susah terwujud mengingat lebih dari 50 persen yang duduk di kabinet merupakan perwakilan partai politik.
"Kita ingin pemerintahan kali ini memihak kepentingan rakyat dengan menghidupkan lagi ekonomi mikro," ucapnya.
Setelah itu, sekitar seratus orang yang tergabung dalam Sukarelawan Perjuangan untuk Pembebasan Tanah Air (Spartan) Jateng juga berunjuk rasa menuntut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk pro-rakyat.
Mereka menilai, pemerintahan SBY merupakan pemerintahan neoliberalisme yang berpihak kepada kepentingan asing. Hal ini ditunjukkan melalui privatisasi sejumlah BUMN dan kasus Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun, yang hingga kini belum tuntas.
"Hentikan pemerintahan yang seperti ini. Kami inginkan aset negara yang strategis dinasionaliasi dan pemerintah mau menciptakan lapangan pekerjaan," kata Sunu Fajar Prasetyo, Koordinator Spartan Jateng.
Aksi ini diwarnai dengan pelepasan balon merah putih yang menyimbolkan perlawanan terhadap kepentingan asing, sebelum akhirnya mereka membubarkan diri.
