BANDUNG, KOMPAS.com — Partai Golongan Karya memilih untuk berada di ranah koalisi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bukan karena mendapat jatah kursi di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, melainkan karena kesamaan visi dan misi belaka.
Berbicara pada Diskusi Publik "Penyusunan Kabinet SBY-Boediono Hak Prerogratif Presiden atau Politik Balas Jasa" yang diselenggarakan Universitas Islam Bandung, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (PGK) Ricky Rachmadi pada Senin (19/10) menyatakan, setidaknya ada tiga dari sekian banyak kesamaan visi dan misi antara SBY-Boediono dan PGK.
Menurut Ricky Rachmadi, hasil Musyawarah Nasional PGK belum lama ini di antaranya tetap mengedepankan kekaryaan dan tetap berada pada pemerintahan. Artinya, PGK tetap mengedepankan pembangunan bangsa.
Paling tidak ada tiga hal yang mendasari PGK berada dekat dengan pemerintahan SBY-Boediono tersebut. Pertama, SBY-Boediono dan PGK membangun kesejahteraan masyarakat. Ini yang menjadi prioritas program PGK yang akan dilaksanakan secara konsisten sampai kapan pun.
Kedua, mengembangkan demokrasi. Ketiga, menegakkan hukum. Menanggapi yang terakhir, Ricky mengungkapkan bahwa PGK sangat mendorong terciptanya supremasi hukum dalam sistem demokrasi saat ini.
PGK, kata Ricky Rachmadi, mempersilakan kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas jika ada kader PGK yang terlibat dalam kasus hukum apa pun, apalagi tindak pidana korupsi.
Menurut Ricky, fenomena rekrutmen calon menteri dan menteri negara serta pemimpin lembaga negara setingkat menteri lainnya memunculkan syakwasangka pihak-pihak tertentu.
Ricky Rachmadi menyebutkan, pemosisian kader partai yang berkoalisi dengan SBY-Boediono saat pemilu presiden lalu disebut-sebut sebagai balas jasa. Untuk partai lain yang berkoalisi, boleh saja istilah itu diberlakukan. Namun, itu tidak berlaku bagi PGK.
Meneurut Ricky, PGK saat pilpres lalu bukan sebagai partai yang berkoalisi dengan SBY-Boediono. "Kalaulah ada kader PGK yang mendapat kepercayaan menduduki menteri, itu semata karena kompetensi. Kader PGK banyak yang memiliki kompetensi," katanya. Karena itu, persoalan rekrutmen untuk Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini harus disemangati oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian dan Menteri Negara.
Wasekjen PGK Ricky menandaskan, jika PGK berada pada kabinet, maka mereka tidak lantas melemah dan menjadi serta-merta "membebek". PGK akan menjadi mitra pemerintah yang kristis, obyektif, dan proporsional. Selain sudah menjadi arah PGK, ketiga hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan.
"Sebab raihan kursi di parlemen sebanyak 107 kursi. Selain menjadi pertimbangan bagi SBY untuk memberikan posisi di kabinet, PGK juga akan memiliki warna tersendiri untuk mendukung atau mengkritisi guna terbangunnya pemerintahan yang kuat, dengan kesejahteraan rakyat yang baik, serta tegaknya hukum," katanya.
