JAKARTA, KOMPAS.com - Pengangkatan Rizal Mallarangeng yang ditunjuk Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical sebagai Ketua Pemikiran dan Kajian Kebijakan, serta Fuad Mansyur sebagai Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini, dinilai melanggar pasal 12 ART Partai Golkar. Pasal ini menyebutkan, persyaratan menjadi pengurus, yang sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut menjadi anggota dan pernah mengikuti latihan kader partai.
Hal itu disampaikan Zainal Bintang, yang pernah menjadi Ketua Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan mantan Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggota (OKK) di era kepemimpinan Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla, Jumat (9/10) malam.
Menurut Zainal, Partai Golkar telah menampung kutu loncat dari partai lain dan orang yang tidak pernah dikenal oleh pengurus dan kader Partai Golkar lainnya.
"Ical juga melanggar dua poin dari sembilan keputusan munas yang merekomendasikan agar formatur menaati AD/ART dan memperhatikan promosi serta jenjang karir serta kaderisasi Partai Golkar dan keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan," kata Zainal.
Sementara menurut Yuddy Chrisnandi masuknya Rizal dan Fuad, menyakiti perasaan kader-kader yang telah berjuang berdarah-darah di Partai Golkar.
"Pengangkatan Rizal yang bukan kader, bahkan yang selama ini memusuhi Partai Golkar dan secara sistemik membuat Partai Golkar kalah di pemilihan Presiden, sekarang duduk terhormat di Partai Golkar. Apakah ini tidak menyakit kader-kader SOKSI, MKGR dan KOSGORO dan organisasi Partai Golkar lainnya?" tanya Yuddy.
Demikian juga terhadap Fuad, yang tercatat sebagai pengurus di Partai Patriot, dan kini masuk ke jajaran pengurus Partai Golkar juga dinilai Yuddy juga menyalahi AD/ART. "Ini karena visi yang tidak jelas dan akibat pragmatisme dan politik transaksional yang tumbuh subur di Partai Golkar. Ini bukti idealisme telah mati," demikian Yuddy.
