JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat RI baru akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober mendatang, namun masing-masing partai tentunya sudah memiliki target "jatah" komisi yang mereka akan dapatkan. Bagaimana dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai salah satu partai terbesar di DPR?
Ketua MPR Taufik Kiemas, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P, mengatakan, partainya memang sudah memiliki target. "Untuk jatah PDI-P dalam alat kelengkapan DPR, minimal 2 komisi dan 1 badan," ujar Taufik kepada para wartawan, Rabu (7/10) di DPR RI.
Taufik menambahkan, partainya telah memiliki calon-calon yang akan memimpin dua komisi tersebut. Namun, lanjutnya, nama-nama tersebut masih harus dimusyawarahkan lagi.
Terkait isu rencana Dewan Perwakilan Daerah RI yang akan memboikot acara pelantikan presiden-wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada tanggal 20 Oktober mendatang jika Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid tidak mundur, Taufik menanggapinya dingin.
"Pemilihan pimpinan MPR melalui paket yang diajukan. Jadi kalau mau ancam boikot, apa lagi yang mau diancam? Sidang MPR sah, lebih dari 80 persen anggota hadir. Jika ada masalah di DPD, itu urusan DPD. Ini tidak akan berpengaruh dengan keputusan MPR kemarin," imbuh Taufik.
Taufik menambahkan, jika pengangkatan Farhan Hamid dibatalkan, maka semua pimpinan MPR menjadi cacat.
