JAKARTA, KOMPAS.com — Ajakan Ketua Umum Partai Golongan Karya Jusuf Kalla untuk menjadikan partai berlambang pohon beringin itu menjadi partai oposisi menyengat berbagai pihak.
Bukan hanya calon ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus Presiden terpilih 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut angkat bicara perihal ajakan Jusuf Kalla tersebut.
Bertempat di halaman Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/10), Presiden Yudhoyono mendadak mengundang wartawan untuk menggelar keterangan pers. Didampingi Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangang dan Staf Khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana, SBY pun mencibir pernyataan Kalla.
"Saya kira tidak perlu di antara kita berpendapat saling mengemis, saling meminta-minta. Kalau apa yang kita lakukan demi kebaikan untuk negara, rakyat, tak perlu mengatakan saling meminta dan saling mengemis," kata Presiden Yudhoyono mengomentari pernyataan Kalla di Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, Senin (5/10) malam tadi.
Menurut SBY, dirinya sebagai presiden terpilih periode 2009-2014 menghormati apa pun sikap Partai Golkar. Apalagi, posisi menjadi oposisi sama-sama mulia. "Apa pun pilihannya itu mulia, beroposisi mulia, bersama-sama dengan pemerintah mulia," ungkap Presiden.
Mantan Menko Polkam ini menjelaskan, pilihan menjadi oposisi akan berdampak pada pimpinan-pimpinan daerah asal Partai Golkar. "Tentunya harus berani nantinya Golkar juga memberikan kontrol oposisi kepada para gubernur, para bupati, walikota yang juga saya kira sebagian dari mererka berasal dari Partai Golkar. Jadi tidak pilih-pilih, karena semuanya untuk kepentingan rakyat," urainya.
Kepala Negara mengingatkan, koreksi terhadap pemerintah semestinya tidak harus dalam beroposisi dengan pemerintah. Koreksi terhadap pemerintah bisa dilakukan seperti yang selama ini dilakukan masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat.
"Dari mana pun bisa mengoreksi pemerintah kalau ada yang tidak benar, ada yang tidak tepat," sergahnya.
SBY berharap, bila oposisi yang dipilih, maka sikap oposisi tidak langsung berlaku setelah Munas PG berakhir. Pasalnya, pemerintahan SBY-JK baru berakhir pada 20 Oktober mendatang.
"Kalau sampai dengan 20 Oktober bersikap oposisi terhadap presiden itu bertentangan dengan UUD pasal 4. Itu sangat jelas ayat 1 dalam UUD kita. Di mana Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Sedangkan ayat 2, dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wapres," tegas SBY.
Menutup keterangan pers, SBY pun mendoakan Munas PG berlangsung dengan baik, tertib, demokratis. "Ini karena rakyat melihat semuanya," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, yang juga Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla menyatakan partai politik hanya memiliki dua pilihan. Pertama, ikut dalam pemerintahan, atau kedua menjadi pengawas pemerintahan.
Apabila tidak ikut dalam pemerintahan, maka Partai Golkar harus mengawasi jalannya pemerintahan. Mengawasi pemerintah merupakan sesuatu yang mulia bagi partai politik, pemerintah sendiri, terlebih-lebih juga bagi masyarakat dan bangsa. Itulah yang harus direnungkan dan dipikirkan jajaran Partai Golkar mendatang.
"Pilihan parpol itu hanya ada dua. Tidak ada pilihan ketiga, kecuali untuk ikut pemerintah atau mengawasi pemerintah. Oleh karena itu, jika kita (Partai Golkar) tidak ikut masuk dalam pemerintahan, maka kita harus mengontrol pemerintah," tandas Kalla.
