JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto santer dikabarkan akan menduduki posisi menteri di kabinet pemerintahan SBY-Boediono.
Menanggapi tawaran itu, dewan penasehat partai berlambang burung garuda itu menyatakan sah-sah saja.
"Kalau saya sih sah-sah saja, nggak ada masalah (tawaran menteri itu diambil) kalau memang ada tawaran. Tapi, bukan berarti kami harus minta-minta. Kalau ada di dalam (pemerintahan) kan kami tahu keadaannya. Kalau saya senang kalau (kader Gerindra) ditampung atau bisa duduk di kabinet," kata anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra, Harun Al-Rasyid di Hotel Fourseasons, Jakarta, Jumat (2/10) siang.
Dia juga menilai, jika benar Prabowo Subianto menerima tawaran untuk mengisi posisi menteri tertentu di kabinet pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, hal itu harus disambut dengan baik. Pasalnya, meski Prabowo berada di dalam pemerintahan, belum tentu Partai Gerindra tidak mengkritisi pemerintah.
"Kalau ada janji-janji itu (posisi menteri) nggak masalah, diambil saja, karena walaupun kami di dalam (pemerintahan) bukan berarti kami nggak kritik pemerintah," kata Harun.
Lebih lanjut dia menilai, tawaran tersebut merupakan hal yang lumrah dan sah untuk diterima asal posisi tersebut merupakan hasil tawaran, bukan hasil meminta-minta.
"Kalau menurut saya nggak masalah. Apa salahnya?" tanyanya.
Meski begitu Harun tidak mau berkomentar perihal kebenaran kabar tersebut. "Soal benar itu relatif," katanya.
