JAKARTA, KOMPAS.com — Tim rekomendasi nama pelaksana tugas Pimpinan KPK atau yang biasa dikenal dengan Tim 5, Senin (28/9) sore, menggelar pertemuan tertutup dengan kelompok masyarakat sipil (civil society). Di antaranya Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Masyarakat Transparansi Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), International Center for Emperomental Law (ICEL), dan Forum Rektor.

Pertemuan ini sendiri, menurut salah seorang anggota Tim 5, Adnan Buyung Nasution, merupakan rangkaian pertemuan terakhir yang dilakukan oleh Tim 5 terhadap sejumlah pihak atau lembaga, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan atau sarang terkait rekomendasi nama calon pelaksana Pimpinan KPK.

"Ini merupakan tahap terakhir dari kami mendengar aspirasi dari berbagai lembaga masyarakat tentang calon pelaksana tugas Pimpinan KPK," kata Adnan Buyung yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Kantor Wantimpres, Jakarta. Sebelumnya, Tim 5 telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak, di antaranya dua Pimpinan KPK, Haryono Umar dan M Jasin, serta dengan para pimpinan media massa. Selain itu, Tim 5 juga pada Sabtu kemarin telah menggelar pertemuan dengan stakeholder bidang hukum.

Dalam pertemuan hari ini, Tim 5 diwakili oleh dua orang anggotanya, yakni Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis. Sementara tiga orang anggota Tim 5 lainnya, yaitu Ketua Tim 5 Menko Polhukam Widodo AS, anggota Tim 5 Menhuk dan HAM Andi Matalata, dan Taufiqurrahman Ruki tidak hadir.

"Yang hadir saya dengan Pak Todung Mulya Lubis dan yang tiga lagi tidak hadir karena ada pembagian tugas sebab kita kan menggodok dan menjaring para calon dan nanti akan kita serahkan kepada Presiden di bandara hari Kamis tanggal satu (Oktober) besok," katanya.

Sementara itu, Todung Mulya Lubis mengatakan, dari sejumlah pertemuan yang telah digelar oleh Tim 5 dengan berbagai lembaga tersebut, Tim 5 menurutnya, telah mendapatkan banyak masukan dan kritikan. Hal itu, menurutnya, merupakan bentuk antusias publik terhadap upaya penyelamatan KPK. "Ini adalah bentuk antusias publik untuk menyelamatkan KPK," ujarnya.