MAKASSAR, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan, Senin pagi ini, direncanakan menyerahkan laporan interim (sementara) hasil audit investigasi terhadap penyaluran dana talangan (bail-out) sebesar Rp 6,7 triliun untuk menyehatkan Bank Century.
Laporan sementara itu baru diserahkan kepada pimpinan DPR, dan belum ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga meminta BPK melakukan audit investigasi tersebut. Prioritas laporan ke DPR dilakukan BPK, mengingat masa kerja DPR segera berakhir pada 30 September mendatang.
Adapun laporan final audit investigasi BPK diupayakan diselesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan BPK pada pertengahan Oktober mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua BPK Anwar Nasution saat dihubungi Kompas lewat telepon selulernya di Tokyo, Minggu (27/9) malam. Laporan direncanakan diserahkan BPK melalui kurir ke Sekretariat Pimpinan DPR dan selanjutnya DPR yang akan mengumumkan hasilnya.
"Memang, penyaluran dana ke Bank Century dan bank-bank lainnya yang dinilai perlu disehatkan belum ada prosedurnya. Namun, itu ternyata harus dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.
Anwar tidak mau merinci, apakah kebijakan penyaluran dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century itu sebuah penyimpangan prosedural atau bukan. "Saya tidak mau mendahului laporan itu sebelum disampaikan ke DPR," ungkap Anwar.
Namun, Anwar mengakui adanya penyimpangan di Bank Century terhadap dana sebesar 18 juta dollar AS yang dibawa lari untuk kepentingan perusahaan grup Bank Century, yaitu Antaboga. "Itu kriminal," lanjutnya.
Menurut Anwar, dari laporan BPK itu setidaknya ada beberapa hal yang harus direkomendasikan BPK terhadap pengawasan Bank Indonesia (BI) dan penyaluran dana yang diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan disalurkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"BI harus memperbaiki kinerja pengawasan perbankannya, selain juga harus memperbaiki data-data perbankan yang dimilikinya," papar Anwar.
Dikatakan Anwar, KSSK dan LPS juga harus memiliki prosedur yang tepat untuk dapat mengetahui kondisi bank yang sebenarnya dan tidak sama sekali bergantung pada BI sehingga berhati-hati menyalurkan dana.
