JAKARTA, KOMPAS.com — Keberadaan partai oposisi ternyata belum terlalu dikenal masyarakat. Setidaknya, hal itu tercermin dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 9-16 September 2009. Dari 1.240 responden yang disurvei, 60,1 persen di antaranya mengaku tak tahu ketika diajukan pertanyaan: apakah di Indonesia ada atau tidak ada partai oposisi?
Peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan, masyarakat mengenal partai oposisi sebagai partai yang sering mengkritik pemerintah. "Ada juga yang menilai partai oposisi merupakan penyeimbang kekuasaan pemerintah," kata Burhanuddin, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9).
Meski ada yang berpendapat partai oposisi bukan budaya politik Indonesia, keberadaan partai ini dipandang masih dibutuhkan keberadaannya (28,3 persen). Hanya 21,8 persen responden yang menyatakan tak setuju dan 46,3 persen menjawab tidak tahu.
Menanggapi hasil survei ini, Ketua DPP sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengakui melihat persepsi masyarakat ini bisa saja menggoda Golkar dan partai oposisi, PDI Perjuangan.
"Melihat hasil ini, bisa saja menggoda Golkar dan PDI Perjuangan untuk masuk ke koalisi karena ternyata banyak yang tidak tahu oposisi. Tapi, kita perlu memberikan pemahaman bahwa check and balances tetap diperlukan dalam pemerintahan," kata Priyo.
Sementara itu, Direktur Charta Politika Bima Arya Sugiarto mengatakan, dalam negara demokrasi harus didorong keterbukaan dan keseimbangan. "Oleh karena itu, kita harus terbuka untuk segala kritikan. Oposisi juga baik, seperti PDI Perjuangan juga kan pernah keluar sebagai pemenang Pemilu 1999 karena dinilai sebagai oposan yang konsisten," ujar Bima.
