Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bilang Polisi Buaya, Kapolri Didesak Copot Susno

Kompas.com - 16/09/2009, 15:27 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal (PAIP) Konstitusi mendesak Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri untuk segera mencopot Komjen Pol. Susno Duadji dari jabatannya sebagai Kepala Bareskrim Polri. Susno dianggap telah melanggar dan menciderai konstitusi UUD 1945 dan UU Kepolisian atas pernyataannya yang menganalogikan Kepolisian sebagai buaya.

"Pernyataan tersebut sangat gegabah dan tidak pantas. Buaya itu kan binatang buas dan haus akan darah. Ini sangat merendahkan dan tidak sesuai dengan situasi di mana Polri sedang giat-giatnya membangun kepercayaan masyarakat," kata perwakilan PAIP Konstitusi Saor Siagian kepada wartawan, di kantor KPK, Rabu (16/9).

"Karena itu kami mendesak kepada Kapolri untuk segera mencopot Susno Duadji dari jabatannya sebagai Kabareskrim," tegasnya lagi.

Saor menjelaskan, pernyataan Susno Duadji tersebut mutlak telah menyimpang dari amanat konstitusi terkait dengan pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan fungsi Polri sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, dan penegak hukum. Hal yang sama juga disebutkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian.

"Dalam hal ini PAIP Konstitusi prihatin dan menyesalkan tindakan Susno Duadji yang sudah mengarah pada upaya personifikasi institusi Kepolisian. Maka dari itu perlu langkah tegas dari Kapolri untuk segera memberhentikan Susno," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Saor juga meminta ketegasan KPK untuk segera mengusut tuntas keterlibatan Susno dalam kasus Bank Century. "Panggil saja. Lakukan pemeriksaan. Ini perlu agar KPK tidak terus menerus diposisikan sebagai pihak yang salah," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com