JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra meminta pemerintah mengakui bahwa keterbatasan alokasi anggaran memang menjadi persoalan utama terhadap kelaikan serta kesiapan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, yang kemudian berujung pada sejumlah kecelakaan fatal yang memakan korban prajurit TNI.
Pernyataan itu disampaikan Yusron, Senin (14/9), di sela-sela rapat kerja terakhir antara Komisi I dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, yang juga didampingi ketiga kepala staf angkatan TNI.
Dengan kondisi seperti itu, Yusron meminta pemerintah lebih memprioritaskan penyusunan cetak biru pembangunan pertahanan Indonesia, yang nantinya juga akan menjadi patokan dalam pengadaan alutsista TNI sehingga tidak lagi didasari pesanan atau pengaruh dari para broker senjata dan bukan didasari perencanaan yang matang.
“Kalau dibuat grafiknya, antara kebutuhan persenjataan dan anggaran pengadaannya dengan besaran anggaran yang dipenuhi, selisih dan jaraknya semakin lama semakin jauh sepanjang enam tahun terakhir ini. Kesenjangannya terlalu besar sehingga jalan keluarnya harus dengan membuat dan menyusun cetak biru pembangunan pertahanan kita,” ujar Yusron.
Tanpa keberadaan cetak biru tadi, tambah Yusron, pembangunan pertahanan Indonesia tidak punya arah yang jelas. Bahkan kalaupun pemerintah selama ini hanya berpegangan pada rencana strategis berkala, yang masih sangat bisa diterapkan secara lentur, seperti karet, dan tidak terarah, maka justru masalah akan timbul di belakang hari.
“Ujung-ujungnya, pengadaan bukan lagi didasari kebutuhan, melainkan sekadar pengaruh dari para penjual dan produsen senjata dari luar, yang hanya ingin mencari keuntungan. Selain itu, pemerintah juga harus berani untuk tidak menggunakan alutsista TNI jika hal itu diperkirakan berisiko terhadap keselamatan awaknya, prajurit TNI,” ujar Yusron.
Sementara itu, dalam kesimpulannya, Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Theo L Sambuaga menyatakan bahwa Komisi I meminta pemerintah di masa mendatang lebih memfokuskan pembangunan pertahanan dengan mempertimbangkan prospek pembangunan kekuatan yang berorientasi pada kekuatan esensial minimal (minimum essential force), yang menekankan unsur efektivitas, efisiensi, dan pencapaian sasaran.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam jawaban tertulisnya mengatakan telah melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan markas besar TNI dan ketiga matra angkatan, terkait upaya membangun kekuatan minimal esensial tadi.
Pembangunan kekuatan minimal esensial tersebut, tambah Juwono, telah dicantumkan pula dalam Strategic Defense Review (SDR) 2009 dan menetapkan pembangunannya selama dua kali perencanaan strategis (renstra) 2010-2019. Proses pembahasan SDR tersebut sampai sekarang sudah tuntas sekitar 80 persen, yang hasilnya berupa naskah kajian strategis pertahanan negara.
Sementara itu, terkait hasil audit alutsista di lingkungan Dephan dan TNI, Juwono menegaskan, hasil temuan menonjol yang ada menunjukkan bahwa, baik Dephan, maupun TNI, telah sama-sama melakukan pemeliharaan alutsista dengan skala prioritas tinggi, tetapi harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
Lebih lanjut, beberapa upaya lain yang tengah terus dilakukan pemerintah adalah dengan terus mengganti alutsista yang telah habis masa usia pakainya dengan persenjataan yang jauh lebih memiliki teknologi terkini. Selain itu, upaya tersebut juga mencakup perpanjangan usia pakai alutsista lain yang masih laik untuk digunakan.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah terus mengupayakan peningkatan dan pengikutsertaan industri dalam negeri melalui program transfer teknologi dengan negara produsen lain demi meningkatkan kemandirian sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.
