JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Menteri Koordinator (Menko) dalam kabinet pemerintahan mendatang diminta dihapus. Pasalnya, dengan adanya posisi Menko, koordinasi di pemerintahan menjadi bertingkat dan lambat. Demikian dikatakan Pengamat Ekonomi Indef, Fadil Hasan, dalam Dialog Kenegaraan "Perspektif Agenda Politik Legislatif dan Eksekutif 2009-2014" di DPD RI, Jakarta, Rabu (9/9).
"Presiden harus mempertimbangkan agar Menko itu dihapus agar koordinasi di pemerintahan bisa lebih baik," ujarnya.
Fadil juga mengatakan, dengan adanya Menko garis koordinasi di pemerintahan pengambilan keputusan di dalam pemerintahan menjadi rumit karena terkesan bertingkat.
Selain itu, posisi Menko, menurutnya, hanya ada di Indonesia saja. "Menko itu hanya ada di Indonesia di negara-negara lain nggak ada. Lagi pula dengan adanya posisi Menko ini pembuatan keputusan di pemerintahan menjadi lebih lambat karena bertingkat," katanya.
Berbeda dengan Fadil, Ketua Fraksi Demokrat, Syarif Hasan menilai, pos Menko masih diperlukan di susunan kabinet mendatang karena, jika pos Menko dihilangkan, maka kontrol terhadap para menteri akan terlalu luas. "Pos Menko menurut saya masih perlu karena, kalau nggak ada kontrolnya (kontrol terhadap para menteri) terlalu besar (luas). Menko itu kan tugasnya me-manage menteri-menteri," katanya.
