JAKARTA, KOMPAS.com - Yusron Ihza Mahendra, Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR, menilai pemerintah belum mempunyai keseriusan dalam menangani masalah ekspor senjata yang dilakukan PT Pindad ke Malaysia dan Filipina. "Kami sudah mengangkat ini dua hari yang lalu, ada Menko Polhukam. Kami menanyakan senjata ini dan meminta tanggapan mereka dengan serius. Kami melihat mereka masih basa-basi," ujarnya Jakarta, Selasa (2/9).
Ia menuturkan pernyataan pemerintah yang mengatakan prosedur pengiriman senjata yang dilakukan PT Pindad telah memenuhi prosedur tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. "Pemerintah menyatakan bahwa masalah itu telah sesuai prosedur. Tapi mana dokumennya dan buktinya," ujar Yusron.
Yusron berharap pemerintah harus menyikapi permasalahan tersebut dengan serius, pasalnya permasalahan Pindad berkaitan dengan kepentingan bangsa.
Ia juga mengkhawatirkan terdapat keterlibatan orang dalam pada penjualan senjata gelap tersebut. Pasalnya, nama dan alamat penerima senjata selalu tercantum dengan jelas. Penjualan senjata juga harus mendapat izin. Namun hal tersebut tidak dilakukan, sehingga ada potensi penjualan senjata terjadi pada pasar gelap. Ia meminta, pemerintah segera melakukan tindakan tegas. Pasalnya jika dibiarkan kejadan serupa akan terus terjadi.
Lebih jauh Yusron mengatakan, pemerintah juga harus melakukan pengawasan ketat terhadap penjualan senjata. Jika pemerintah lengah, maka senjata yang dihasilkan BUMN dapat jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan negara. "Seandainya dijual kepada pihak separatis di Filipina misalnya, apa yang terjadi dengan hubungan diplomatik dengan Filipina? Lalu ketika senjata digunakan penembakan di Papua, apa jadinya? Jangan sampai terjadi senjata BMUN masuk ke pasar gelap," tegasnya.
