JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengharapkan tim kabinet ekonomi mendatang akan diisi kalangan profesional di bidangnya masing-masing.
"Tidak masalah menteri tersebut berasal dari parpol, pengusaha maupun dari kalangan akademisi," kata Sofyan, seperti dikutip Antara, seusai acara diskusi tentang Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), di Jakarta, Selasa (25/8).
Menurut dia, selain profesional tim kabinet ekonomi mendatang juga harus bisa saling bekerja sama sehingga tim tersebut menjadi solid untuk mempercepat perkembangan perekonomian Indonesia. "Tim kabinet ekonomi mendatang seharusnya bisa lebih baik dari tim kabinet ekonomi saat ini," jelasnya.
Sofyan menilai, kelemahan tim kabinet ekonomi saat ini adalah kurang mampu bekerja sama satu dengan lainnya sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. "Ini mengakibatkan kinerja mereka tidak maksimal," ujarnya.
Kemampuan yang diperlukan lainnya, menurut Sofyan, adalah mempunyai keahlian manajemen yang baik sehingga mampu menangani permasalahan ekonomi dengan benar.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Firmanzah mengatakan, susunan kabinet tim ekonomi mendatang seharusnya mempunyai kemampuan komunikasi politik yang baik. "Dukungan politik dalam menerapkan kebijakan ekonomi sangat penting. Untuk itu, seorang menteri diharapkan bisa berkomunikasi politik," kata Firmanzah.
Ia mengatakan, selain mempunyai profesionalitas maka yang diperlukan adalah kemampuan komunikasi politik atau bahasa sederhananya kemampuan lobby.
Lebih lanjut, ia mengatakan, ada dua hal yang menjadi perhatian FEUI saat ini yaitu mengembangkan strategi pembangunan daya saing ekonomi dan membangkitkan industri olahraga di Indonesia.
Hal senada juga dikatakan oleh pakar manajemen UI, Rhenald Kasali. Ia menegaskan, tim ekonomi kabinet mendatang dapat kerja sama dengan berbagai pihak. "Tidak masalah ia berasal dari mana, tetapi harus dapat bekerja sama," katanya.
Ditegaskannya, yang tidak kalah pentingnya adalah menteri tersebut tidak mempunyai beban masalah pada masa lalu sehingga tidak merepotkan pemerintah di masa mendatang. "Seorang menteri harus fokus untuk mengurusi permasalahan di masyarakat," ujarnya.
