JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang, Azyumardi Azra, menegaskan, semua pihak harus menerima apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli lalu. Termasuk keputusan pilpres dua putaran.
"Mulai dari keputusan yang ditolak hingga keputusan yang drastis pun dari MK, juga harus diterima. Misalnya saja, harus adanya putaran kedua pilpres. Sebab, kalaupun ada putaran kedua, negeri ini tidak akan kiamat. Masih ada jeda waktu sampai dengan pelantikan presiden dan wapres baru," ungkap Azyumardi saat ditanya Kompas di Jakarta, Rabu (29/7).
Azyumardi memperkirakan, ada beberapa keputusan lain yang bisa dikeluarkan MK terkait sengketa hasil pilpres yang diajukan pasangan JK-Win dan Mega-Pro tersebut. Keputusan itu tidak sedrastis pilpres putaran kedua. "Bisa saja keputusannya pengurangan jumlah suara capres tertentu dan penjumlahan capres lainnya atau mengulang pilpres di 25 provinsi yang dipersoalkan," tambah Azyumardi.
Oleh sebab itu, pinta Azyumardi, jangan ada satu pihak pun yang mengganggu majelis hakim MK saat di tengah maupun di luar persidangan.
