KOMPAS.com-Bahrudin Latif alias Baridin, warga Desa Pasuruhan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, yang belakangan disebut-sebut sebagai mertua pentolan jaringan terorisme Noordin M Top, menjadi salah satu target utama Densus 88 Antiteror.
Sementara di desanya dia dikenal sebagai ustadz yang santun dan ringan tangan, dan begitu juga dengan keluarganya.
Deretan kejadian penggeledahan rumah Bahrudin, hingga penemuan bom di halaman rumahnya, sampai penangkapan anggota keluarganya oleh Densus 88 Antiteror , menjadi realita yang membalikkan pemahaman warga setempat terhadap Bahrudin. Sejumlah ingatan mulai mereka tarik kembali akan aktivitas dan sikap hidup Bahrudin yang selama ini dibungkus oleh citranya sebagai ustadz di desa itu.
Seperti diceritakan istri Kepala Desa Pasuruhan Nyonya Watim, sebagai ustadz Bahrudin dikenal dengan kesantunan dan kejujurannya. Anak-anaknya pun dididik hidup sederhana dan bersedia menolong warga setempat yang sedang kesulitan.
Ada sekali waktu warga yang sakit hingga tidak bisa menderes (menyadap nira kelapa), padahal menderes itu satu-satunya sumber kehidupannya. "Pak Bahrudin langsung membantu orang itu, naik pohon kelapa untuk menderes," tuturnya.
Namun terkait kegiatan kepemerintahan termasuk kegiatan masyarakat di luar pengajian, Nyonya Watim mengatakan, Bahrudin sama sekali tertutup. Bahkan untuk mengibarkan bendera Merah Putih pada perayaan kemerdekaan RI pun, dia menolaknya.
Agar tak menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, Nyonya Watim mengaku, menyiasatinya dengan meminta aparat desa setempat untuk mengibarkan bendera Merah Putih di halaman depan rumah Bahrudin. "Pernah dicopot, tetapi karena setiap kali 17 Agustus selalu saya pasangkan bendera di depan rumahnya, akhirnya dibiarkan," katanya.
Tak ada yang mengetahui mengapa Bahrudin pantang mengibarkan bendera Merah Putih. Warga juga membiarkan sikap Bahrudin yang menolak ikut rapat rukun tetangga, maupun istrinya yang dilarang mengikuti kegiatan dasa wisma.
Bagi warga setempat, Bahrudin adalah ustadz yang dipercaya sebagai ulama untuk menuntun warga dalam hidup beragama. Itu pula kiranya yang menjadi kendala bagi Kepala Desa Pasuruhan, Watim memaksa Arina Rachmasalah seorang anak Bahrudin menyerahkan kartu tanda penduduk suaminya Abdul Halim yang diduga sebagai Noordin M Top.
"Sudah berkali-kali saya minta kepada Arina, tetapi dia bilang nggak punya KTP suaminya. Ya sudah, mau bagaimana lagi," ucap Watim.
Berdasarkan data Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Cilacap, daerah pesisir Cilacap termasuk Adipala merupakan kawasan persebaran paham Partai Komunis Indonesia dan sekaligus Darul Islam pada tahun 1965. Karenanya, masyarakatnya lekat dengan paham keagamaan maupun kelembagaan yang dogmatis.
Sementara dalam perjalanannya sekarang ini, menurut Kepala Kantor Kesbanglinmas Cilacap Yayan Rusyawan, masyarakat sekitar pesisir Cilacap juga memiliki orientasi ekonomi yang cukup tinggi. Salah satu indikasinya, Adipala dan sekitarnya merupakan kantong tenaga kerja Indonesia terbesar di Cilacap.
Orientasi ekonomi yang cukup tinggi itu membuat warga setempat semakin individualis dan tak acuh terhadap sesama. Bersamaan dengan itu, kehidupan sosial masyarakat yang patuh pada paham-paham dogmatis, membuat mereka mudah dipengaruhi paham baru, salah satunya terorisme.
Kalau kedua kondisi ini diimbangi oleh ilmu pengetahuan, tentu masyarakatnya tak akan mudah dipengaruhi. "Cuma masalahnya, di sana tingkat pendidikan masih rendah," jelas Yayan.
Menurut dosen Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman, Triwuryaningsih, pada dasarnya bibit ekstrimisme tak hanya muncul di Cilacap, tetapi bisa tumbuh di seluruh Indonesia. Namun sebagai bekas kawasan merah, Cilacap dan daerah lainnya yang bekas kawasan merah kurang dikelola manajemen sosialnya oleh pemerintah. "Kawasan merah itu dibiarkan melekat dengan stigma masyarakatnya susah diatur," katanya.
Itulah, katanya, kelemahan pada pemerintah selama ini. Lembaga-lembaga pemerintah pun semakin lemah dalam memberikan jaminan keamanan maupun kesejahteraan kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih percaya terhadap kelompok-kelompok yang menjanjikan kesejahteraan baik itu di dunia maupun di akhirat.
"Pemerintah hanya mengutamakan hegemoni kepemerintahan, tanpa terjun langsung ke masyarakat. Mereka lebih banyak bekerja di belakang meja, dibandingkan mengenal masyarakatnya," kata Triwur.
Kelemahan itulah, menurut Triwur, yang menjadi modal sosial bagi jaringan teroris untuk mengembangkan sel-sel jaringannya di Indonesia, atau Jawa Tengah khususnya. "Dari situ bisa diketahui, teroris itu lebih mengenal sosio-kultural Indonesia, seperti di Pasuruhan, dibandingkan pemerintah Indonesia sendiri," jelasnya.
