Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makelar, Proporsional, dan Presidensial

Kompas.com - 16/07/2009, 07:59 WIB

KOMPAS.com — Kerumitan tampaknya akan muncul jelang Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono menyusun kabinetnya.

Masa seusai Pilpres 2004 putaran kedua sampai pelantikan Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla menggambarkan bagaimana rumitnya menyusun kabinet seusai kemenangan. Padahal, saat itu SBY-JK hanya didukung tiga parpol utama dan lima partai pendukung setelah putaran kedua.

Sampai menjelang akhir hari pertama pemerintahan baru hasil Pilpres 2004 terbentuk, kabinet belum juga terbentuk. Padahal, ketika itu Yudhoyono menjanjikan pemerintah siap bekerja pada hari pertama.

Matriks kabinet memang sudah dibuat Yudhoyono dibantu Kalla. Namun, ketika matriks itu dibawa ke Istana, keseimbangan sesuai yang dikehendaki secara ideal tidak juga didapat. Beberapa calon menteri diminta berjaga di dekat-dekat Istana Merdeka. Sebelum hari berganti, janji terbentuknya kabinet harus dipenuhi.

Rabu, 20 Oktober 2004, pukul 23.47, Yudhoyono didampingi Kalla sebagai Presiden dan Wapres terlantik mengumumkan susunan kabinet yang terdiri dari 36 orang. Tidak ideal memang. Namun, waktu tidak bisa lagi menunggu. Kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu dilantik pada 21 Oktober 2004 pukul 10.00 di Istana Merdeka.

Ketidaksempurnaan susunan kabinet ketika itu diterima dengan harapan evaluasi tahunan yang dijanjikan. Janji evaluasi diikuti perombakan kabinet itu dipenuhi. Anggota kabinet yang dinilai tidak layak diganti dan yang dinilai tidak tepat posisinya dirotasi.

Untuk sampai pada posisi kabinet yang lebih ideal itu, energi yang dikuras banyak sekali. Itu belum termasuk hilangnya banyak waktu dan kesempatan karena tidak layaknya kerja dan kinerja para pembantu Presiden.

Beberapa pengalaman ”buruk” itu tampaknya tidak ingin diulangi. Peluang memperbaiki memang terbuka. Sinyal-sinyal awal telah dinyatakan Yudhoyono. Namun, upaya itu tidak mudah dilalui. Langkah Yudhoyono memilih Boediono sebagai cawapres menggambarkan bagaimana energi banyak terbuang karena tingginya resistensi.

24 mitra koalisi

Jika dalam Pilpres 2004 hanya tiga partai utama dan lima partai pendukung putaran kedua yang berkoalisi, sejak awal Pilpres 2009 ada 24 partai yang berkoalisi mendukung Yudhoyono-Boediono. Sulit membayangkan bagaimana Yudhoyono membuat kabinetnya mendatang proporsional seperti dijanjikan kepada partai politik mitra koalisi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com