JAKARTA, KOMPAS.com- Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Rabu (15/7), menyadari faktor kekalahan calon Presiden yang diusung Partai Golkar disebabkan karena adanya masalah internal dan eksternal partai.
Masalah internal Partai Golkar diakui karena adanya pengurus Partai Golkar yang sebelumnya aktif kemudian tidak aktif, sehingga Partai Golkar tidak memiliki kekuatan yang besar untuk memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan masalah ekternal, selain Daftar Pemilih Tetap (DPT), juga adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan Presiden dan perolehan suara lainnya.
"Kesimpulan yang kami capai adalah kami sepakat masalah-masalah eksternal itu kita akan bawa ke ranah hukum dengan menempuhnya ke jalur hukum. Setelah adanya penetapan suara oleh Komisi Pemilihan Umum, masalah itu akan kita bawa ke Badan Pengawas Pemilu dan lembaga lainnya," tandas Ketua Umum DPP Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla, dalam keterangan pers, seusai rapat di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu sore.
Menurut Kalla, masalah kecurangan dan pelanggaran pilpres akan dibahas lebih intensif pada Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar pada Selasa (20/7) mendatang. "Kami akan mendengar laporan dan bukti-bukti yang disampaikan DPD Tingkat I Partai Golkar," tambah Kalla.
Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang digelar pertama kalinya setelah pilpres 8 Juli lalu itu dihadiri hampir seluruh anggota pengurus yang berjumlah 33 orang. Selain membahas hasil pilpres, rapat pleno juga membahas persiapan rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) dan musyawarah nasional Partai Golkar.
