Pilih Jadi Menteri atau Parpol?

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta menegaskan, ia akan melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) jika ia masih dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ketentuan melarangnya adanya perangkapan jabatan sebagai menteri dan ketua umum partai.     

"Ya, peraturan harus dijalankan. Sekarang belum. Akan tetapi, jika peraturannya begitu, ya saya harus jalankan. Tidak apa-apa. Kalau memang harus dipilih, ya itu pilihan saya sebagai menteri. Tentu, saya harus merelakan dan tidak menjabat lagi, karena banyak yang masih memiliki peluang sebagai ketua umum," tandasnya, saat ditanya Kompas, seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (14/7) sore.

Meutia mengakui, baik sebagai menteri maupun sebagai ketua umum parpol sebenarnya sama pentingnya. "Saya kira semuanya penting. Cuma memang harus pilih salah satu. Jika tidak ada keharusan merangkap, saya juga harus melihat apakah saya memang bisa memimpin keduanya. Tentu, itu akan ada kelebihan dan kekurangannya. Karena jabatan ketua umum itu bukan yang utama, akan tetapi bagaimana bekerja," tambahnya.

Sebelumnya, kepada Kompas, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok, Senin (13/7), mengatakan, menteri yang akan dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika ia berasal dari partai politik disebutkan tidak boleh merangkap jabatannya juga sebagai ketua umum partai politik. Sebab, akan mengganggu konsentrasi bekerja.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan, sebetulnya yang diharapkan dari menteri-menteri berlatar belakang parpol adalah mengendalikan parlemen, selain menjalankan roda pemerintahan di bidangnya.

Memang, bisa jadi terputus akses mengendalikan parlemennya jika dipisah. "Akan tetapi, saya memang belum sampai pada pemikiran ke situ untuk mundur sebagai ketua umum jika memng saya dipercaya sebagai menteri lagi," ujar Suryadharma, seraya menambahkan sejauh ini tidak ada ketentuan UU untuk melarang perangkapan jabatan.

Adapun Menko Kesra Aburizal Bakrie, yang mengaku siap dipilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Muhammad Jusuf Kalla, mengatakan, ia tidak akan duduk di dalam pemerintahan jika ia terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. "Saya akan bekerja penuh memajukan Partai Golkar," lanjutnya.