JAKARTA, KOMPAS.com - Tudingan kubu Mega-Prabowo atas banyaknya pelanggaran dalam pemilu presiden, ditanggapi santai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menegaskan agar seluruh dugaan pelanggaran yang ditemukan diproses sesuai mekanisme hukum.

"Yang jelas setiap kali ada pelanggaran, ada mekanisme hukum. Kalau ada pelanggaran pidana bisa disampaikan ke panwas-panwas setempat. Kalau administratif pelanggarannya bisa disampaikan ke KPU," kata Hafiz saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Selasa ( 14/7 ).

Menanggapi adanya temuan terkait pembagian formulir C1 yang telah berisi hasil pemungutan suara dan telah ditandatangani sebelum pemungutan suara di Banten Selatan dan Gunung Kidul, DIY, Hafiz mengakui pihaknya belum menerima laporan atas pelanggaran tersebut. Namun pihaknya akan meneliti dan memastikan kondisi di lapangan. Apakah benar formulir tersebut dibagikan oleh KPU atau pihak lain.

"Perlu diteliti juga. Kita belum tahu secara pasti seperti apa yang terjadi di lapangan. Kan fomulir bisa di foto copy," tuturnya.