JAKARTA, KOMPAS.com — Selepas menyelesaikan tugasnya sebagai Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla dinilai akan mendapat kehormatan, yaitu sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perdamaian. Wapres Kalla dinilai layak mengemban tugas kenegaraan seperti itu berdasarkan pengalaman dan peranannya selama ini.
"Seperti halnya mantan Presiden AS Bill Clinton, yang bersama George Bush Senior menjadi Duta Khusus Presiden Amerika Serikat, khusus untuk penggalangan dana bantuan swasta dan masyarakat AS untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pascagempa bumi dan gelombang tsunami, maka Pak Kalla juga akan dinilai tepat mendapat kehormatan menjalankan tugas kenegaraan sebagai Utusan Khusus Bidang Perdamaian," ujar Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Achmad Mubarok, saat ditanya Kompas di Jakarta, Senin (13/7) sore.
Selain Kalla, Mubarok juga menilai tokoh yang bisa mendapat kehormatan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah mantan Wakil Ketua MPR, Amien Rais.
Menurut Achmad Mubarok, Jusuf Kalla bisa saja karena pengalaman pemerintahannya selama ini jika ditawarkan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, Achmad Mubarok menilai Wapres Kalla lebih tepat menjalankan tugas kenegaraan di bidang perdamaian.
Kalla menolak
Sebelumnya, Juru Bicara Pasangan JK-Win, Yuddy Chrisnandi, mengakui, Wapres Kalla telah menolak tawaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Ketua Wantimpres. "Karakter Pak Kalla itu lebih cocok sebagai eksekutor keputusan. Pak Kalla akan menjadi stres jika hanya menjadi penasihat seperti di Wantimpres. Apalagi jika nasihatnya tidak digubris dan dilaksanakan," kata Yuddy.
Menurut Yuddy, selain Kalla bukan sebagai seorang penasihat, pemikiran Kalla tentang kemandirian bangsa juga berbeda jauh dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Bagaimana mungkin Pak Kalla yang membatalkan kontrak migas ExxonMobile dan Proyek Donggi Sonoro, karena untuk kepentingan dalam negeri, lalu memberikan nasihat kepada Presiden Yudhoyono yang bertolak belakang dengan Pak Kalla. Tentu, Presiden bisa tidak menggubris nasihat Pak Kalla yang seperti itu. Oleh sebab itu, Pak Kalla akan menolak," kata Yuddy.
Tentang tawaran menjadi Utusan Khusus Presiden bidang Perdamaian, Yuddy mengaku belum bisa berkomentar karena belum menanyakan sikap Wapres Kalla perihal tawaran tersebut.
Dari informasi yang ditelusuri Kompas, disebut-sebut, Jumat (10/7) pagi lalu, Kalla telah ditawari oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie untuk menerima tawaran sebagai Ketua Wantimpres. Jumat sorenya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) MS Hidayat juga menawarkan hal serupa.
