BANDUNG, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat menolak usulan menggelar musyawarah nasional luar biasa dalam waktu dekat ini. Pengadaan munaslub dinilai tidak memiliki alasan kuat dan cenderung berpretensi untuk menyikapi kekalahan Jusuf Kalla dalam pemilu presiden.
"Sebentar lagi munas akan diadakan sesuai dengan waktunya, sekitar Desember. Jadi, kenapa harus ada munaslub yang waktunya dipercepat, sementara syarat-syarat mendesak untuk diadakannya munaslub tidak terpenuhi," kata Ketua DPD Partai Golkar Jabar Uu Rukmana, dalam konferensi pers, Senin (13/7) di Bandung.
Syarat mendesak diadakannya munaslub antara lain kepengurusan partai dari tingkat pusat hingga daerah yang hilang atau rapuh, atau Ketua Umum DPP Partai Golkar dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Di mata kami, Pak JK tidak menyalahi AD/ART, sehingga tidak perlu ada munaslub. Kami mendukung diteruskannya agenda nasional sesuai dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Golkar," katanya.
Sesuai dengan jadwal, Munas Partai Golkar seharusnya digelar pada Desember 2009. Sebelumnya, perwakilan partai di daerah menggelar musyawarah daerah (musda) untuk tingkat kota/kabupaten dan provinsi. Selain itu, ada pertemuan rutin tingkat nasional pada bulan Oktober yang bertepatan dengan hari ulang tahun Partai Golkar.
Uu menilai, Partai Golkar memang perlu mengevaluasi total kekalahan partai saat pemilu legislatif ataupun pilpres. "Jalur evaluasi itu tidak harus melalui munaslub. Namun, wacana yang berkembang seolah-olah menjadikan munaslub sebagai ajang pemilihan Ketua Umum DPP Golkar terkait kekalahan JK dalam pilpres," katanya.
Golkar Jabar juga mendukung sikap oposisi di tingkat pusat manakala presiden terpilih nantinya tidak menggandeng Golkar ke dalam pemerintahan. Sikap oposisi itu, kata Uu, banyak bergantung pada komunikasi politik yang dilancarkan Susilo Bambang Yudhoyono kepada Golkar.
"Kalaupun ada upaya untuk meraih Golkar, maka hal itu harus dilakukan melalui Ketua Umum partai, tidak kepada orang per orang," katanya.
