JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan anggaran belanja pertahanan pemerintahan mendatang, yang kemungkinan besar kembali dijabat untuk kedua kalinya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diprediksi tidak akan banyak berubah secara signifikan, terutama dalam besaran nominalnya.
Jika hal itu benar terjadi, dikhawatirkan kondisi tersebut bakal berdampak buruk terutama pada kemampuan pertahanan terutama terkait kondisi peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) milik Tentara Nasional Indonesia.
Penilaian itu disampaikan pengamat militer dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Andi Widjojanto, Jumat (10/7). "Faktor utama yang menghalangi pemerintah untuk menaikkan alokasi anggaran pertahanan adalah anggaran itu sendiri, terutama ketika anggaran belanja pertahanan masih harus menjadi bagian dari besaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara keseluruhan," ujar Andi.
Pemerintah diyakini masih akan memfokuskan kebijakan penganggaran mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sektor perekonomian, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Kebijakan dan postur pertahanan akan tetap selalu didikte oleh anggaran. "Untuk itu seharusnya pemerintah memikirkan sebuah terobosan baru kalau tidak kondisi kebijakan anggaran pertahanan kita akan tetap selalu berada dalam kondisi status quo," ujar Andi.
Salah satu terobosan yang bisa dilakukan menurut Andi, adalah dengan menetapkan kebijakan penganggaran multi-tahun untuk belanja pertahanan, dengan komitmen menaikkan besarannya setidaknya 15 persen dari tahun sebelumnya setiap tahun.
Andi mengaku yakin pemerintah tidak akan menemui kesulitan jika mau menerapkan kebijakan macam itu. Tidak hanya akan memberikan kepastian pengadaan alutsista TNI, kebijakan penetapan anggaran pertahanan multi-tahun dapat berdampak positif menggairahkan industri pertahanan dalam negeri. Pihak produsen akan merasa yakin untuk menginvestasikan modal mereka memproduksi berbagai jenis alutsista yang secara teknologi sudah mungkin dibuat dan dibangun di dalam negeri.
Hal itu secara tidak langsung juga akan mendukung upaya pembangunan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Namun jika penambahan alokasi anggaran pertahanannya masih seperti sekarang, pada tahun 2012 bisa diprediksi besaran anggaran yang diberikan tidak lebih dari Rp 55 triliun. "Hal itu tentunya berdampak menjadikan kondisi pertahanan kita akan semakin memprihatinkan," ujar Andi.
