Kamis, 31 Juli 2014

News / Bisnis & Keuangan

Desentralisasi Data untuk Berantas Kemiskinan

Selasa, 7 Juli 2009 | 13:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sudah saatnya Indonesia mengubah format data kemiskinannya yang selama ini dikontrol penuh oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sejumlah lembaga swadaya masyarakat memandang pentingnya desentralisasi data kemiskinan untuk sebuah keseriusan memberantas kemiskinan di Indonesia.

Abdul Gofur dari Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat di Indonesia (Gapri) mengatakan, data kemiskinan yang tidak sesuai dengan konteks si miskin cukup memengaruhi kegagalan upaya pemberantasan kemiskinan. Pantas saja, ungkap Yuna Farhan dari Seknas Fitra sebelumnya, meskipun APBN naik berkali lipat dari tahun sebelumnya, angka kemiskinan hanya berkurang sebesar 1 persen.

Gofur mengatakan, desentralisasi data kemiskinan menjadi sebuah jalan keluar yang dapat mendukung maksimalisasi upaya pemberantasan kemiskinan. "Karena data yang sentral oleh BPS seringkali menafikan kondisi sosial sebenarnya di daerah," tutur Gofur dalam diskusi bertajuk 'Target MDGs bagi Capres Terpilih' di Warung Daun Cikini, Selasa (7/7).

Menurut Gofur, fakta tentang kemiskinan sangat kental dipengaruhi oleh konteks lokal. Kesalahan dilakukan BPS ketika menerapkan indikator umum dan bersifat nasional ketika melakukan persiapan survei kemiskinan. Jika dilakukan desentralisasi, BPS pusat memberdayakan BPS daerah untuk memperoleh data kemiskinan dengan pendekatan konteks lokal.

"Misalnya melalui kajian kemiskinan partisipatif. Kalau itu terjadi, kita punya ragam data yang membuat kuat," tandas Gofur.

Selama ini, data orang miskin di BPS hanya menunjukkan data umum si miskin tanpa mendalami lebih lanjut penyebab kemiskinannya. Dengan diketahui penyebabnya, tentu akan lebih mudah merumuskan solusi pemberantasan kemiskinan dengan berbasis konteks lokal pula.


Editor :