JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2009 terus menjadi penyebab munculnya kritikan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas menyelenggarakan pilpres.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amidan, menilai, KPU saat ini betul betul tidak profesional dan tidak netral. Amidan bahkan menyatakan KPU saat ini keblinger. ''KPU sekarang betul betul tidak profesional dan nggak netral, betul betul keblinger,'' kata Amidan di kantor MUI, Jakarta, Senin (6/7).
Banyaknya DPT ganda jelang pilpres kali ini menurut Amidan harus segera diatasi oleh KPU. Sedangkan mengenai masih banyaknya warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT Pilpres, Amidan menyatakan Perppu tentang diperbolehkannya penggunaan KTP merupakan salah satu solusi. Pasalnya KTP ganda hanya dimiliki seseorang di kota yang berbeda. ''Nggak mungkin KTP ganda di kelurahan yang kotanya sama,'' ujarnya.
Amidan menyatakan, negara dalam hal ini pemerintah harus menjamin hak konstitusional tiap warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasinya dalam pilpres. Karena itu jika hal itu dibiarkan maka pemerintah akan menjadi tertuduh pembiaran hal itu terjadi.
''Karena itu negara, KPU, MK harus segera bertindak agar tidak dituduh melakukan pembiaran,'' ungkapnya. Meski demikian Amidan mengaku pihaknya dan para pimpinan ormas Islam tidak sepakat jika pelaksanaan Pilpres ditunda, karena yang harus dibenahi adalah DPT itu sendiri.
