JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Central for Electoral Reform (Cetro) Hadar Gumay memandang desakan untuk penundaan pemilu tidak diperlukan pada saat ini. Menurut Hadar, daripada penundaan, lebih baik seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden 2009 memantapkan upaya antisipasi terhadap segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi dalam prosesnya ke depan.
"Tidak (realistis) dan tidak perlu karena selain tidak menyelesaikan persoalan tapi bisa menimbulkan permasalahan," ujar Hadar di sela-sela pertemuan koordinasi Mahkamah Konstitusi (MK) dengan peserta dan penyelenggara pilpres di Gedung MK, Senin (6/7).
Hadar mengatakan, masalah DPT tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Juga, tidak ada jaminan bahwa DPT akan beres jika pemilu diundur. "Lebih baik pengawasan diperketat, penyelenggara menjalankan prosedur sesuai aturan yang ada," lanjut Hadar.
Hadar justru melihat bahwa banyak permasalahan yang akan muncul jika pilpres ditunda. Selain soal dasar hukum penundaan yang tidak kuat, pengunduran waktu akan menambah biaya yang dikeluarkan dan tidak menjamin partisipasi masyarakat akan sama tingginya ketika waktu pilpres tidak diundur.
"Hati-hati juga dengan pengunduran karena akan menimbulkan efek domino, sementara harus ada pelantikan di tanggal 20 Oktober, apalagi kita enggak bisa pastikan ini tidak dua putaran," ujar Hadar.
Jika target pelantikan pada tanggal 20 Oktober tak dapat terpenuhi, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Padahal, menurut Hadar, konstitusi juga tidak mengatur keadaan tanpa pemerintahan sehingga menimbulkan kesempatan bagi pihak-pihak oportunis untuk mengambil alih kekuasaan.
