JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Pedoman Indonesia Fadjroel Rachman mengatakan, DPT busuk akan menghasilkan presiden busuk. Itu sebabnya, pilpres 8 Juli perlu ditunda, atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu agar setiap pemilih yang memiliki identitas sah (KTP/SIM/paspor) dapat ikut memilih pada 8 Juli.
"Pilihan kedua lebih masuk akal dalam waktu terbatas ini, agar tidak seorang pun warga negara hilang hak konstitusionalnya untuk memilih. Dan untuk itu, dibutuhkan keberanian politik SBY demi menyelamatkan pilpres dan demokrasi," ujar Fadroel, Senin (6/7).
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat juga sudah menyampaikan aspirasi yang menghendaki agar KPU serius memperbaiki DPT. Masalah DPT sangat penting untuk diselesaikan agar demokrasi makin berkualitas.
