JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary meminta agar para timses pasangan capres-cawapres tidak ngomong doang terhadap adanya DPT ganda di sejumlah daerah. Sebab hal itu, menurut Hafiz, akan meresahkan masyarakat.
Hafiz juga menyatakan, pihak KPU hingga saat ini masih menampung laporan terkait DPT pilpres, jika para timses tersebut menemukan adanya DPT ganda. Namun, Hafiz meminta agar dalam laporan tersebut disertakan nama-nama orang yang terdaftar ganda dalam DPT.
'Kita masih menampung kalau memang masih ada serahkan namanya kepada kami nanti kita proses secara lanjut, tapi jangan cuma ngomong sekian juta sekian juta, kalau ngomong gitu aja tanpa bukti itu kebohongan publik nanti yang muncul,'' kata Hafiz di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (5/7).
Mengenai adanya ancaman dari capres JK yang meminta agar pilpres ditunda jika Senin (6/7) besok KPU belum juga membereskan DPT ganda, Hafiz menyatakan, pihaknya akan membereskan hal itu hari ini dalam rapat gabungan yang akan digelar KPU Pusat dengan 6 KPU Provinsi se-Jawa. Namun, Hafiz mengaku jika yang dipermasalahkan menyangkut nomor induk kependudukan (NIK) maka hal itu tidak akan menjadi masalah dalam DPT karena, menurutnya, dalam NIK yang sama belum tentu orangnya sama.
''Namanya Hafiz di dunia inikan enggak cuma 1 orang. Pertanyaannya itu nama sama apakah orangnya sama? Kalau memang sama kita pangkas, perbaiki, tapi kalau beda mau diapain,'' kata Hafiz.
Sebelumnya timses JK-Win dan Timses Mega-Pro menengarai terdapat sejumlah pemilih ganda dalam DPT pilpres. Hal itu didasarkan atas sejumlah NIK ganda dalam DPT pilpres. Kedua kubu mengancam akan meminta penundaan pilpres jika hingga Senin (6/7) besok pihak KPU belum memperbaiki DPT pilpres tersebut.
