Gara-gara DPT, Pilpres Bisa Ditunda
Minggu, 5 Juli 2009 | 00:43 WIB
DHONI SETIAWAN
Kompas/Totok Wijayanto
LIN
Massa dari Solidaritas Masyarakat Korban Kisruh Daftar Pemilih Tetap (SMK2DPT) menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/5). Mereka mendukung langkah anggota DPR dalam mengajukan hak angket kepada pemerintah dalam menyelidiki kisruhnya DPT dalam pemilu legislatif lalu.
Pemerhati pemilu, Addhie M Massardi (kanan), Jeirry Sumampow (kiri), dan Ray Rangkuti (kedua dari kiri), menyampaikan permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) kepada Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (2/7). Jelang pilpres tanggal 8 Juli mendatang, masih ditemukan permasalahan DPT, seperti NIK ganda di Yogyakarta dan Kabupaten Jembrana, Bali.
Di atas pesawat sewa Fokker 100 Pelita Air Services, Sabtu (4/7) malam, calon presiden Jusuf Kalla mewacanakan desakan penundaan Pilpres jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak dapat memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga Senin besok (6/7).
TERKAIT:
SURABAYA, KOMPAS.com — Calon presiden Jusuf Kalla memberi waktu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) yang masih bermasalah hingga Senin mendatang. Jika hal ini tak dapat dipenuhi KPU, JK tak menutup kemungkinan pihaknya akan mendesak penundaan Pilpres kepada KPU. "Ada kemungkinan menunda. Tapi tanpa menunda agenda kenegaraan. Perhitungan (suara)-nya kan bisa dipercepat," tutur JK di dalam pesawat sewa Fokker 100 Pelita Air Services dalam penerbangan dari Surabaya ke Jakarta, Sabtu (4/7).
JK mengatakan, masalah ini sudah dibicarakan oleh timnya bersama Tim Kampanye Nasional pasangan Megawati dan Prabowo dan sudah disampaikan kepada KPU. JK meminta KPU memperbaiki DPT sekaligus menyerahkan DPT yang resmi kepada masing-masing tim pemenangan pasangan capres dan cawapres. "Kita juga minta ada tim evaluasi pemilu," ujar JK.
JK mengaku sempat berbincang dengan Bupati Bondowoso dalam rangkaian kampanyenya di Jawa Timur pada hari terakhir ini. Menurut sang Bupati, seperti dituturkan JK, sudah sekitar 900 nama dikeluarkan dari DPT karena memuat nama ganda.
Penulis: LIN
|
Loading...
Sent from Indosat BlackBerry powered by
Kirim Komentar Anda
Kirim Komentar Anda