JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir Departemen Agama RI (Depag) telah melakukan korupsi sebesar 127.779.586 dollar AS atau setara dengan Rp 1,278 triliun (kurs Rp 10.000 per dollar AS) dari biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH) tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.
Dugaan itu disampaikan Koordinator Data dan Informasi ICW, Firdaus Ilyas; dan Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Ade Irawan, di kantor ICW, Jakarta, Jumat (3/7).
Dugaan korupsi itu, kata Firdaus, ditemukan ICW pada beberapa sektor, di antaranya adalah sektor biaya penerbangan pada ibadah haji, yaitu sebesar 102.268.438 dollar AS (Rp 102 triliun lebih), atau 532 dollar AS per anggota jemaah haji.
Selain di sektor penerbangan, ICW juga menemukan dugaan mark-up dilakukan Depag di sektor biaya operasional di Arab Saudi dan dalam negeri sebesar 25.511.148 dollar AS. ''Departemen Agama diduga telah secara sistematis memanipulasi laporan biaya haji BPIH tahun 1429 H/2008 sebagaimana yang dimuat media cetak nasional,'' kata Firdaus.
Untuk itu, ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindak lanjuti dugaan korupsi haji tahun 1429 H/2008 M serta dugaan korupsi tahun tahun sebelumnya. ICW juga mendesak Presiden Yudhoyono untuk segera memanggil Menteri Agama Maftuh Basyumi guna mempertanggungjawabkan dugaan korupsi pada biaya haji.
''Kami juga meminta Presiden untuk tidak menyetujui biaya haji (BPIH) 2009 M/1430 H yang diusulkan Depag dan Komisi VIII DPR,'' ungkapnya.
Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, mengatakan, akibat negatif dari mark-up yang dilakukan Depag terhadap BPIH itu, biaya ibadah haji tiap tahun terus menerus mengalami kenaikan. Namun, pelayanan terhadap anggota jemaah ibadah haji terus menurun.
''Untuk membenarkan itu, Depag malahan buat iklan semakin sulit ibadah maka hajinya akan semakin mabrur. Cobaannya justru datang dari Depag bukan dari Allah SWT,'' kata Ade.
