KOMPAS
Rabu, 10 Februari 2010 Selamat Datang  |     |  
Iklan "Satu Putaran" Bukan Iklan SBY-Boediono
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Jumat, 3 Juli 2009 | 08:28 WIB
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Dua calon presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) dan Jusuf Kalla, berjabat tangan seusai keduanya terlibat perdebatan, disaksikan calon presiden Megawati Soekarnoputri dan para undangan, dalam acara debat final di stasiun televisi RCTI di Jakarta, Kamis (2/7).
TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Serangan telak Jusuf Kalla kepada Susilo Bambang Yudhoyono mengenai iklan "pemilu satu putaran" yang dibuat oleh Direktur Lingkaran Survei Indonesia Denny JA seakan menjadi bumerang bagi kubu SBY-Boediono.

SBY membantah iklan itu berasal darinya. Sekjen Partai Demokrat yang juga Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Marzuki Alie, juga membantah jika iklan tersebut merupakan bagian dari kerja tim sukses memenangkan SBY-Boediono. "Iklan itu tidak ada hubungannya dengan tim sukses," kata Marzuki saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (3/7) pagi ini.

Ia menganggap, iklan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat atas pasangan calon yang didukungnya. "Kita harus tahu konteksnya. Dalam UU tidak ada yang melarang partisipasi masyarakat. Orang mau menyukseskan siapa saja boleh. Kalau tidak melanggar hukum, ya sama saja. Kami juga sering terima partisipasi masyarakat dalam bentuk kaus dan sebagainya, tidak bisa dilarang," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, seusai menjadi narasumber pada rilis hasil survei Indonesia Development Monitoring, fungsionaris Demokrat, Ruhut Sitompul, sempat menyatakan bahwa Lingkaran Survei Indonesia telah menjadi bagian dari konsultan kampanye SBY-Boediono. Namun, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Marzuki membantahnya. "Enggak benar Ruhut itu. Enggak ngerti dia. Tanya saja ke Fox (konsultan kampanye SBY-Boediono), tidak ada itu," kata Marzuki.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum merasa aneh jika gerakan pemilu satu putaran dipersoalkan. "UUD dan UU Pilpres sudah memberikan dasar kuat untuk pemilu satu atau dua putaran. Pasangan calon ataupun tim pendukung punya dasar kuat untuk berjuang satu atau dua putaran. Kalau dikatakan tidak demokratis, mungkin perlu belajar lagi," kata Anas.

Loading...
Sent from Indosat BlackBerry powered by
    Font: A A A
  Kirim Komentar Anda
  • Loading data..
 
Kirim Komentar Anda
Silakan login untuk kirim komentar Anda.
Komentar
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.