PONTIANAK, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, terlihat emosi dengan intonasi suara meninggi saat ditanya wartawan tentang keterlibatan anggota partai berlambang Matahari Terbit tersebut membelot ke pasangan calon presiden selain Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) .

Ia menegaskan tidak ada anggota dan pengurus yang seperti itu. Munculnya bendera PAN pada berbagai acara deklarasi maupun kampanye capres di luar SBY-Boediono, bisa saja terjadi, sebab dapat dibeli dimana saja.

"Tidak ada kader yang mbalelo, PAN (tetap) solid. Kalau ada kader PAN yang membawa-bawa bendera, itu benderanya bisa dibeli di pasar. Mereka bukan kader PAN. Pengurus tidak ada yang membelot dari SBY-Boediono, " tegas Zulkifli Hasan seusai acara Deklarasi Pemenangan SBY-Boediono yang diselenggarakan DPW dan DPD PAN se-Kalbar, di Gedung Kartini, Kamis (2/7).

Saat ditanya mengenai deklarasi dukungan yang dilakukan 50 DPD seluruh Indonesia mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, Ketua Fraksi PAN di DPR RI ini menjawab, "Tidak ada, nggak ada, saya ini Sekjen partai. Saya gak kenal siapa dia. Itu upaya-upaya pihak lain. Saya kira (itu sudah jelas)," katanya dengan nada makin tinggi.

Namun, Zulkifli Hasan kemudian meralatnya dengan mengatakan satu dua anggota memang ada. Sedangkan pengurus partai satupun tidak ada. Terbukti, akan dikenakan sanksi pemecatan. Seusai mengatakan itu, politisi asal Lampung ini langsung bergegas meninggalkan Gedung Kartini, sebab ia harus langsung menuju bandar udara Supadio menuju Jakarta.

Dalam acara deklarasi tersebut, Kalimantan Barat merupakan provinsi ke-33 atau terakhir yang dideklarasikan. Untuk wilayah Kalimantan, dipusatkan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.. Secara keseluruhan, deklarasi dibagi ke dalam sembilan titik.

"Kita, PAN solid, bulat dukungannya. Kalbar provinsi ke-33. Insya Allah satu putaran selesai. Alasannya pendukung saja 65 persen, belum tambahan lainnya. Berdasarkan survei, berada di atas 50 persen,"kata Zulkifli ketika ditanyakan mengenai kampanye pasangan nomor urut 2 tentang pilpres satu putaran.

Alasannya, lebih efisien serta menghemat dana dengan kepastian lebih cepat di bidang ekonomi sehingga lebih cepat majunya. Satu putaran itu, jelasnya, merupakan demokrasi juga. Sebab, kalau rakyat menghendaki itu juga demokrasi. Satu atau dua putaran itu sama saja, tetap demokrasi.

"Karena SBY-Boediono diusung oleh 20 lebih partai politik, jumlahnya lebih dari 65 persen. Kalau itu solid, hitung-hitungnya sudah satu putaran. Itu bukan kata kita, melainkan kata orang-orang, pengamat dan survei," ujarnya. (Fakhrurrodzi/ Tribun Pontianak)