JAKARTA, KOMPAS.com — Ketiga calon presiden Indonesia memiliki pandangan berbeda terkait permasalahan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam kehidupan bernegara. Perbedaan ini terungkap dalam debat capres putaran terakhir yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (2/7).
Calon presiden Jusuf Kalla menyatakan masalah pilkada terkait dengan politisasi birokrasi yang terjadi. Untuk mengatasinya, JK menilai bahwa penggabungan pelaksanaan pilkada menjadi solusi yang tepat.
Dalam kesempatan kedua, capres Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa masalah pilkada terkait dengan kesalahan pemerintahan di masa silam yang tidak membuka akses partisipasi rakyat untuk memperoleh pendidikan politik. Bagi Mega, rakyat tak dapat disalahkan. "Sepanjang 30 tahun, rakyat tidak diikutsertakan dalam demokrasi. Akibatnya, mereka tak mendapatkan pendidikan politik yang konkret dan ada pula kecurangan dengan intimidasi," tutur Mega.
Sementara itu, capres SBY menilai pilkada yang baik tergantung pada kepatuhan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah untuk mengikuti Peraturan Pemerintah yang ditetapkan. Selain itu, perlu juga adanya merit system untuk yang berprestasi serta check and balances dari dewan legislatif.
