JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum tampaknya tak bisa mengabaikan protes dan kritikan berbagai pihak atas kisruh daftar pemilih tetap (DPT), baik pada pemilu legislatif lalu maupun pada pemilu presiden yang kabarnya belum beres. Berdasarkan survei Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (KPMJ), 134 dari 500 pemilih pemula mengaku tak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif lalu.
Dari 134 yang absen mencontreng itu, 92 di antaranya mengaku tak menggunakan hak pilih karena tak terdaftar dalam DPT. Sebanyak 16 responden menyatakan belum cukup umur, 6 orang tidak percaya dengan janji partai, 4 orang beralasan pemilu tidak membawa perubahan, dan 16 orang mengutarakan alasan lainnya.
"Dari alasan-alasan yang diungkapkan pemilih pemula itu, alasan teknis seperti tidak terdaftar di DPT dan belum cukup umur mendominasi alasan mereka tidak memilih," kata Tim Peneliti KPMJ, Timbul Siregar, pada diskusi publik di Jakarta Media Centre, Jakarta, Kamis (2/7).
Sementara itu, dari 366 pemilih pemula yang menggunakan hak pilih, 48,4 persen (242 responden) di antaranya mengemukakan alasan argumentatif sebagai dasar penggunaan hak pilihnya. Argumen normatif itu adalah menganggapnya sebagai kewajiban warga negara dan sudah terdaftar di DPT (20,8 persen). Namun, ada pula yang mengaku disuruh orangtua atau keluarga (14 responden) dan ikut-ikutan (6 responden).
Survei ini dilakukan terhadap 500 responden pemilih pemula di 5 wilayah DKI Jakarta pada minggu pertama hingga ketiga Juni 2009, yaitu di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan dengan masing-masing 100 responden. Survei menggunakan kombinasi antara sampel kuota dan sampel kluster, dengan instrumen wawancara langsung. Usia responden berada di kisaran 17-23 tahun.
