JAKARTA, KOMPAS.com — Kampanye pemilu satu putaran belakangan ini semakin kencang dilakukan oleh tim salah satu pasangan capres/cawapres. Ajakan ini pun menuai kritikan di sana-sini. Nah, kali ini pakar komunikasi Universitas Indonesia, Ibnu Hamad, ikut bicara. Ia mengatakan, hal tersebut seharusnya tak boleh dilakukan oleh calon yang ikut berkompetisi.
"Yang terjadi saat ini, ada pihak-pihak tertentu yang berafiliasi pada salah satu pasangan capres melakukan kampanye satu putaran dengan sasaran mengarahkan pemilih untuk memilih capres dimaksud," kata Ibnu, Kamis (2/7) di Jakarta.
Gerakan ini, dalam pandangan Ibnu, merupakan bagian dari distorsi informasi dan menunjukkan seolah tidak memedulikan makna demokrasi. "Kecuali hanya mengejar kekuasaaan belaka," ujarnya.
Seharusnya, proses demokrasi dibiarkan berjalan secara alamiah, tidak direkayasa dengan praktik jalan pintas. Jumlah putaran pemilu, kata Ibnu, biar ditentukan oleh rakyat.
"Kampanye satu atau dua putaran seharusnya tidak dilakukan oleh salah satu pasangan capres, tetapi oleh lembaga independen dan berwenang, dalam hal ini KPU," ujarnya.
Ibnu juga menyayangkan media yang bersedia menayangkan iklan "pemilu satu putaran". "Karena media akhirnya ikut jadi bagian dari distorsi informasi itu," kata Ibnu.
