JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang pemilu presiden, informasi yang beredar di publik dinilai penuh dengan distorsi informasi. Distorsi informasi merupakan ketidaksesuaian antara informasi yang disebar dan informasi yang seharusnya disebarkan. Pakar Komunikasi Universitas Indonesia, Ibnu Hamad, mengatakan, distorsi informasi terjadi karena adanya campur tangan pihak tertentu untuk menyembunyikan fakta tertentu pula.

"Bukan hanya tim sukses yang melakukan distorsi informasi, melainkan juga dilakukan oleh pihak yang secara normatif mestinya netral. Tapi, dalam pilpres 2009 ini, netralitas menjadi barang yang langka," kata Ibnu, pada diskusi Distorsi Informasi Menjelang Pemilihan Presiden 2009" di Jakarta, Kamis (2/7).

Ia mencontohkan beberapa hal yang mencuat dan menyebabkan terjadinya distorsi informasi. Klaim keberhasilan kerja pemerintah, misalnya. Menurut Ibnu, seharusnya kegagalan pun diakui sebagai tanggung jawab capres yang masih menjabat.

"Jangan hanya keberhasilannya yang diklaim, sedangkan kegagalannya pura-pura dilupakan. Yang terjadi, klaim hanya dilakukan terhadap keberhasilan dan diiklankan secara besar-besaran. Hal ini merupakan upaya pendistorsian informasi," ujar Ibnu.

Selain klaim keberhasilan, publikasi survei, sosialisasi pencontrengan oleh KPU, serta kampanye negatif dan kampanye hitam dikategorisasi oleh Ibnu sebagai isu yang banyak mengalami distorsi informasi. Jika dilihat dari kepentingan pemasaran politik, distorsi informasi yang dilakukan oleh ketiga pasangan adalah wajar, kecuali black campaign. "Tapi, kalau ditinjau dari etika politik, distorsi informasi yang dilakukan semua pasangan capres tidak wajar karena tidak mendidik kepada pemilih untuk menjadi pemilih yang rasional," ujarnya.

Distorsi informasi, tambah Ibnu, akan memberikan dampak negatif bagi pemilih dalam menyerap informasi yang seharusnya didapatkan secara proporsional.