JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Komisi II DPR masih mempertanyakan validitas daftar pemilih tetap (DPT) pemilu presiden. Penambahan jumlah pemilih sebanyak 5 juta dari DPT pemilih legislatif dinilai sejumlah anggota tidak rasional, mengingat ada sinyalemen puluhan juta rakyat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif April lalu.
Salah satu yang menanyakan adalah anggota Komisi II, Ganjar Pranowo. "Tolong dijelaskan, kenapa DPT tidak beres? Ada lompatan jumlah pemilih yang cukup drastis, itu sumbernya dari mana," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ganjar juga meminta KPU menjelaskan metode dan alat yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.
Mendapat gempuran keraguan, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary berdalih bahwa lembaga yang dipimpinnya selama ini sudah mengoptimalkan 90 persen kerjanya untuk perbaikan DPT. Hafiz menyesalkan banyaknya keluhan mengenai jutaan pemilih yang diinformasikan tidak terdaftar.
"Tapi saat kita minta partai menyerahkan nama jutaan yang katanya tidak terdaftar, tidak ada yang menyerahkan," kata Hafiz.
Ia menjabarkan, jumlah DPT pilpres 176.395.915 pemilih, atau meningkat sebanyak 5,1 juta pemilih dibandingkan pemilu legislatif. Tambahan lima juta berasal dari 4 sumber yaitu pemilih pemula, TNI/Polri yang sudah pensiun, pemilih dari luar negeri yang kembali ke Tanah Air, dan pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar pada pemilu legislatif.
"Rasional atau tidak, tergantung siapa yang melihatnya. Tapi kita bisa melihat pertambahan signifikan atau tidak dengan membandingkan pemilih pada tahun 2004 lalu," ujarnya.
Menurut Hafiz, merujuk pada perbandingan jumlah penduduk dan jumlah pemilih, terdapat jumlah yang cukup masuk akal. Misalnya, ia mencontohkan, pada tahun 2004 lalu, dengan jumlah penduduk sekitar 214 juta dan jumlah pemilih 148 juta, terdapat sekitar 66 juta warga yang belum memiliki hak pilih.
"Pilpres ini, jumlah pemilih 176 juta dengan jumlah penduduk 232 juta. Maka, yang tidak memilih atau belum punya hak pilih 56 juta, selisih 10 juta dibanding 2004. Pandangan kami, ini positif," ujar Hafiz.
Hafiz juga membantah tudingan bahwa DPT pilpres karut-marut, seperti halnya pada pemilu legislatif lalu.
