JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron pesimistis pelaksanaan pemilu presiden akan ditunda oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini disampaikan Daniel menyusul pernyataan tokoh Muhammadiyah Dien Syamsuddin kemarin, yang meragukan pilpres dapat diselenggarakan tepat waktu melihat dari persiapannya, terutama soal daftar pemilih tetap (DPT). Dien juga meminta agar penyelenggaraan pilpres dimundurkan dan dijadwal ulang.
Menurut Daniel, pernyataan Dien itu merupakan peringatan yang dilontarkan kepada penyelenggara pemilu. "Kalau pemilu ditunda tidak terbayangkan. Pak Dien kan agamawan, mungkin pernyataannya itu hanya ingin mengingatkan ke penyelenggara kalau, 'Hei yang benar dong kerjanya'," tutur Daniel, Jakarta, Rabu (1/7).
Terkait kurang siapnya masalah DPT, Daniel mengatakan, kendati pemilu ditunda dan KPU diberi kesempatan lagi, masalah DPT tidak akan pernah selesai karena menyangkut masalah sistemik, struktur, dan administrasi. Selain itu, masalah karut-marutnya DPT terjadi karena KPU tidak mampu menyelenggarakan pendataan yang baik.
"Masalah DPT tidak akan selesai. Meski KPU diberi waktu setengah tahun pun tidak akan selesai," ujarnya.
Ia justru menegaskan KPU harus transparan dan membeberkan DPT di hadapan publik serta tim kampanye nasional. Hal ini dilakukan agar masyarakat juga dapat memantau jumlah pemilih yang telah masuk dalam DPT. Namun kenyataannya, saat ini DPT dikuasai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hanya sekitar 60 persennya berada di Bawaslu dan Panwas.
"Soal DPT minimal ada transparansi data dari KPU. Publik bisa terpuaskan. Daripada barang ini (DPT) dibungkus lebih baik dibuka daripada menimbulkan kecurigaan,"tegasnya.
