JAKARTA, KOMPAS.com - Haryono Isman juru bicara pasangan SBY-Boediono mengatakan, pemerintahan SBY telah cukup berhasil melakukan pembenahan birokrasi lewat beberapa strategi.
"Siapa pun Presidennya tidak mudah menata birokrasi dan membutuhkan waktu yang sangat panjang," ungkapnya saat diskusi "Uji Publik Visi Reformasi Birokrasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2009 " yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Untuk Pengawasan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (KOMWAS PBB) di Jakarta, Rabu (1/7).
Ikut hadir Sony Keraf juru bicara pasangan Megawati-Prabowo serta Prof. Eko Prasojo Guru Besar Universitas Indonesia. Sedangkan Fahmi Indris yang rencananya sebagai juru bicara JK-Wiranto tidak dapat hadir.
Haryono mengatakan, ada beberapa syarat agar reformasi birokrasi berhasil. Pertama, menjadikan agenda reformasi sebagai indikator capaian pembangunan dalam periode pemerintahan.
Kedua, katanya, reformasi birokrasi bukan hanya di pemerintahan tetapi juga di dunia usaha. "Dunia usaha jangan melakukan suap. Syarat terakhir, memasukkan agenda reformasi birokrasi menjadi arah kebijakan umum dan program aksi pembangunan nasional," ucapnya.
Haryono mengungkapkan, ke depan ada beberapa strategi makro yang akan dilanjutkan untuk terus membenahi birokrasi menjadi lebih baik. Pertama, menghasilkan undang-undang yang mendukung reformasi birokrasi seperti RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Etika, dan sebagainya.
Selain itu, memperbaiki keteladanan agar tidak terjadi doubel standar ."Itu penting, jangan ada pembedaan perlakuan dalam pelayanan publik," tegasnya.
Strategi lain, lanjut Haryono, perbaikan pola pikir, perilaku, dan perbuatan dalam melayani publik. Dalam menata birokrasi, kata Haryono, tidak bisa dengan menggunakan cara-cara kekerasan harus dengan memenangkan hati para pegawai negeri.
"Untuk itu, pemerintah SBY setiap tahun meningkatkan gaji PNS sehingga memberi harapan kepada PNS bahwa mereka diperhatikan pemerintah," ungkapnya.
