JAKARTA, KOMPAS.com — Pengakuan tim sukses SBY-Boediono di Medan, Abdul Wahab Dalimunthe, yang menyatakan bahwa pelaku penyebaran selebaran gelap yang menyudutkan istri Boediono dalam kampanye JK-Win ditanggapi dingin kubu JK-Win. Dalam konferensi pers, Selasa (30/6) di kantor tim sukses SBY-Boediono, Bravo Media Center (BMC), Andul Wahab Dalimunthe menyatakan, orang yang memerintahkan dan memberikan dana kepada Adi Zein Ginting untuk menyebarkan selebaran gelap itu bukanlah dirinya, melainkan seseorang yang bernama Syukri, seorang caleg dari Partai Hanura.
''Biarin saja itu urusan dia,'' kata anggota tim sukses JK-Win, Indra J Piliang, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/6). Indra bersikeras mengaku pihaknya memiliki bukti yang kuat, bahwa orang yang memerintahkan Adi Zein untuk menyebarkan selebaran gelap berbau SARA saat capres JK berkampanye di Medan Sumatera Utara itu adalah anggota tim sukses SBY-Boediono.
Bukti itu diakui Indra didapatkan setelah tim advokasi dari tim sukses JK-Win bertemu dengan Adi Zein Ginting. ''Tim advokasi kita sudah ketemu Adi Zein dan kita punya rekaman wawancaranya yang mengatakan ia diperintah Abdul Wahab Dalimunthe, dan itu bisa buat bukti di pengadilan. Dan kita juga ada surat di atas materai yang berisi pernyataan bahwa ia melakukan hal itu disuruh sama ini, ini dan ini, yaitu timnya Abdul Wahab Dalimunthe,'' jelas Indra.
Masalah selebaran gelap itu sendiri, dinilai Indra, bukanlah suatu hal yang besar, hanya saja dibesar-besarkan oleh tim sukses SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng, yang langsung membuat konferensi pers dengan menuntut JK secara pribadi, wapres, dan capres segera meminta maaf kepada istri Boediono, Herawati. Karenanya, Indra menilai, capres SBY pasti mengetahui rencana Rizal untuk menuntut JK meminta maaf.
"Saya punya rekaman Rizal Mallarangeng di TV One yang meminta JK minta maaf dan ucapan itu berarti sepengetahuan SBY. Kalau ia salah ia semestinya harus dipecat. Sekarang ia berkelit itu secara pribadi enggak masalah, dalam kapasitas apa pun kita bisa tuntut,'' tegas Indra.
Ditanyakan siapakah yang berwenang menangani selebaran gelap itu, Indra mengatakan, masalah itu adalah urusan Bawaslu yang ada dalam setiap kampanye tertutup dan terbuka. Karenanya, hal itu bukanlah menjadi urusan dari tim kampanye nasional.
''Saat kampanye Pak JK itu banyak orang dan biasanya saat kampanye banyak yang sebarin pamflet dan kita enggak bisa usir, nanti tudingannya JK usir pendukung, JK kan enggak tahu apa-apa. Kan ia ada di panggung,'' kata Indra.
