SURABAYA, KOMPAS. com — Sebagian isu kampanye para calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden 2009 dinilai cukup spesifik. Namun, umumnya isu kampanye belum menyentuh implementasi secara lebih jernih dan konkret.
Hal ini disampaikan secara terpisah oleh Direktur Reform Institute Yudi Latif dan Airlangga Pribadi, pengajar ilmu politik Universitas Airlangga, akhir pekan ini di Surabaya.
Yudi menilai, pasangan Jusuf Kalla-Wiranto memberikan perhatian pada sektor riil. Hal ini ditunjukkan dengan kedatangannya ke pasar-pasar tradisional. Selain itu, JK pernah menyatakan bahwa pasar uang yang memberikan keuntungan kepada para pemodal bukan tidak penting, melainkan pasar rakyat lebih penting karena itu tempat masyarakat hidup.
Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, menurut Yudi, mendefinisikan pada konsep ekonomi kerakyatan yang ditunjukkan mulai dari tempat deklarasi di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang sampai kontrak-kontrak politik dengan berbagai simpul masyarakat.
Namun, Yudi mengatakan, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono malah tampak tidak mendefinisikan diri dan hanya sibuk menangkis isu neoliberal. Perhatiannya hanya pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi makro yang tidak memperlihatkan rembesan pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat. Kampanye SBY-Boediono juga lebih menekankan pada glorifikasi figur SBY, sedangkan konsep ekonomi jalan tengah yang pernah disebutkan tidak pernah dijelaskan.
Airlangga juga menyebutkan hal serupa. Bahkan, menurut Airlangga, kampanye SBY-Boediono dalam studi kampanye politik disebut dog whistle politic (siulan anjing). Kampanye yang disampaikan seakan mendorong kemakmuran rakyat, tetapi secara tersirat mengungkapkan kepada kapitalis internasional bahwa mereka akan meneruskan kebijakan propasar.
Hal ini salah satunya, lanjut Airlangga, tampak pada pernyataan bahwa utang luar negeri Indonesia belum pada tahap mengkhawatirkan dan bukan berkomitmen untuk pemotongan utang.
"Namun, secara umum, ketiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden hanya mengusung gagasan pada tataran normatif untuk menarik antusiasme publik. Belum ada calon yang menerjemahkan gagasan pada agenda kebijakan secara rasional," tutur Airlangga, Minggu (28/6) .
Airlangga mencontohkan, Megawati-Prabowo dengan ekonomi kerakyatan dan penolakan pada utang luar negeri belum menjelaskan alternatif sumber pendapatan negara. Adapun pasangan JK-Wiranto juga hanya menyampaikan gagasan kemandirian ekonomi, tanpa penyikapan rinci untuk, misalnya, renegosiasi kontrak pertambangan minyak dan gas.
